Ketuk Jari

Nada Minor didendangkan

Mengiringi lafadz galau jiwa

Ramaikan gandrung suara dunia


Taruh bijak di kepala

Siapa sangka, gundah berkata

Lesakkan pedang kata


Bak dawuh sunan untuk ksatria raja


Dunia ini sama saja Fitnah

Angkara terus bermubahalah

Berdansa dengan petaka

Buramkan sabda pandita


Tak elok rasa

Agama mengemis tahta

Bertakbirlah Masjid dan Mushola, Berkhitmatlah Gereja-gereja
Seolah Idhul Adha atau Malam Paskah


Doa, doa, doa, doa
Entah di langit mana akan bersua


Citayam, 19 Januari 2017

Batas Raga

Jauh pikiran melaju ke ruang berbeda

menghentakkan bayang bayang maya

atas nama dunia

dalam tatar sejarah manusia

Duniamu adalah duniaku

semestamu adalah semestaku

firaun dan qarun di tubuhmu

batas waktu pisahkan raga

dalam guratan senja

mimpi-mimpi hilang

ihwal tak nyata

atas nama dunia

benamkan jiwamu

dalam pusara yang terdalam

Kaca Benggala Sang Proklamator

Ketika Indonesia masih dirundung huru hara politik yang luar biasa. Mohammad Hatta pada tahun 1948 memberikan wacana ekonomi di depan perwakilan rakyat (saat itu masih bernama BPKNP). Dalam sebuah pidato yang dikenal dengan judul “mendayung antara dua karang”, beliau mengingatkan hal ihwal ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Sesuai tipikal tulisannya, ulasan tersebut tidak saja ulasan ilmiah semata tapi juga terdapat solusi praktis di dalamnya. Menurutnyasolusi atas ketimpangan fiskal adalah denganmengurangkan pengeluaran negera, memperbesar masuknya pajak, memperbesar produksi, dan mengadakan sanering.

Mohammad Hatta juga mengingatkan bahwa solusi tersebut bukan sebuah rumusan mati. Yang terpenting harus dilihat fakta-fakta di lapangan. Salah satu contoh dalam pengurangan pengeluaran negara. Tidak bisa serta merta dilakukan pada tahun pertama. Hal ini karena pada saat yang bersamaanterjadi program rasionalisasi TNI yang dicanangkan oleh Pemerintah. Tentu saja dibutuhkan uang yang tidak sedikit pada masa peralihan tersebut.

Begitupun juga dalam solusi memperbesar produksi, terdapat beberapa kendala infrastruktur pada pertanian khususnya dalam ekstensifikasi produksi di Sumatera yang akan dijadikan lumbung pangan. Sedangkan untuk di daerah Jawa yang memiliki lahan dengan tingkat kesuburan sangat tinggi memiliki kendala sempitnya lahan. Mohammad Hatta puns ebelumnya mengingatkan dan memberi solusi (lagi lagi sesuai tipikalnya) pada pidato di konferensi BTI pada tanggal 28 Januari 1946 “Milik tanah yang terlalu kecil mengembangkan pauperisme, kemelaratan hidup, dan harus dikoreksi dengan jalan transmigrasi”.

11 tahun bergulir, terjadi peralihan sistem politik dari masa liberal ke demokrasi terpimpin. Ketimpangan fiskal masih menggelayuti. Saat itu Presiden RI, Soekarno melalui pidato yang berjudul “Amanat Penjelasan Presiden RI tentang tindakan-tindakan pemerintah di bidang keuangan dan ekonomi” yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) tanggal 26 Agustus 1959 mencetuskan beberapa rumusan yang hampir sama dengan Mohammad Hatta. Hanya saja urutan diubah.Tindakan utama adalah sanering. Setelah itu dilanjutkan dengan tindakan penyehatan anggaran belanja negara (mengurangi pengeluaran), penambahan pajak, penabungan (savings) terpimpin, perbaikan gaji PNS dan buruh, serta perbaikan sistim ekspor dan impor. Tindakan sanering adalah melakukan penurunan nilai kertas Rp500 dan Rp1000 menjadi Rp50 dan Rp 100, membekukan 90% dari semua uang simpanan di bank-bank yang melebihi Rp25.000,-, serta menghapuskan bukti ekspor diganti menjadi pungutan ekspor. Tindakan tersebut dilakukan sebagai alasan untuk menghapuskan hot money yang telah mengacaukan sistim ekonomi baik di bidang distribusi maupun pembangunan ekonomi lainnya. Peraturan tersebut sangat menggegerkan dunia investor pada saat itu. Banyak yang kecewa. Tetapi sebagian besar masyarakat (menengah ke bawah) sangat senang. Hal ini karena Pemerintah tidak melakukan pemotongan uang Rp 100 menjadi Rp10. Kebijakan Pemerintah saat itu memang sulit untuk menyenangkan semua pihak.

Tepat 17 Agustus tahun ini Indonesia akan berumur 70 tahun. Namun, Ketimpangan fiskal menggelayuti ekonomi negara. Pemerintahan Jokowi melalui Menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro, tidak tinggal diam. APBNP 2015 yang ditetapkan oleh DPR RI pada Sidang Paripurna tanggal 13 Februari 2015semakin menggambarkan bahwa rumusan para founding father masih up to date. Secara singkat isi APBNP 2015 tersebut adalah menaikkan pajak, penghematan anggaran khususnya belanja subsidi dan belanja perjalanan dinas, serta menaikkan penanaman modal negara kepada BUMN gunameningkatkan infrastruktur, kedaulatan pangan dan energi. Sangat menarik sekali. Dalam era reformasi, baru sat ini program-program infrastruktur diimplementasikan dalam kerangka anggaran secara riil. Pada tahun tahun sebelumnya Pemerintah lebih memilih memperkuat daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi BBM sangat besar. Momentum penurunan harga minyak dunia, disambut oleh Pemerintahbaru denganberusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah lama terpendam dalam dokumen-dokumen perencanaan nasional. APBNP 2015 difokuskan membangun pondasi yang kuat yang akan berdampak besar bagi ekonomi.

Selanjutnya Menkeu juga akanmelakukan tindakan-tindakanguna memperkecil defisit transaksi berjalan (Tempo, 11 Maret 2015). Salah satu cara yang ditempuh adalah mengubah aturan pajak khususnya pemberian tax allowance bagi pengusaha yang menginvestasikan kembali dividennya di dalam negeri, serta pengaturan bea dumping dan pengamanan sementara. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah, Pemerintah sepertinya menunggu kondisi terkini pasar luar negeri sembari melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga psikologis pasar.

Apakah dengan usaha-usaha Pemerintah ini maka sudah menjamin akan tercapai target yang diharapkan dalam visi misi Presiden?Jawabannya tidak. Karena nilai APBN hanyalah seperlima dari Produk domestik bruto. APBN hanyalah sebuah stimulus terhadap lautan perekonomian yang banyak dikuasai oleh swasta.

Melihat pengalaman pemerintahan sebelumnya (era Susilo Bambang Yudhoyono), terdapat program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai sinergi Pemerintah dan Swasta, tetapi kurang berhasil dalam sisi implementasi. Salah satu kelemahan program MP3EI adalah kurang mendapatkan sambutan dari pihak swasta khususnya perbankan. Hal ini dikarenakan perbankan di Indonesia lebih tertarik untuk memberi dukungan modal pada proyek jangka pendek seperti properti daripada proyek MP3EI (seperti jembatan dan tol) yang berjangka panjang.

Disamping juga terdapat kendala pembebasan tanah dari proyek-proyek tersebut.Khusus untuk perbankan proyek jangka pendek lebih memberi dukungan cash flow dan minim fiscal risk. Pada saat itu, Pemerintah tidak mampu meyakinkan atas keberlangsungan proyek-proyek yang telah direncanakan.

Pada program-program nasional ke depan, Pemerintah baru akan diuji tingkat kepercayaannya khususnya olehdunia perbankan. Percepatan izin usaha dan juga usaha meminimalkan “dana siluman” yang membebani dunia usaha mutlak harus dilakukan. Selain itu usaha lobi-lobi atas ganti rugi tanah warga harus berjalan lebih cepat. Untuk kendala yang terakhir Presiden Jokowi sudah memiliki pengalaman yang banyak pada saat menjadi Walikota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta.

Sinergi antar kementerian negara/lembaga, BUMN, lembaga-lembaga negara, serta lembaga independen seperti Bank Indonesia, LPS, dan Otoritas Jasa Keuangan adalah mutlak diperlukan.Dukungan politik dari wakil rakyat serta dunia usaha juga termasuk yang utama. Tidak ada lagi waktu berpangku tangan. Apabila tidak ada kesungguhan dari elemen-elemen tersebut, maka kegagalan akan tampak di depan mata sebagaimana akhirul kata Mohammad Hatta dalam pidatonya “penyelenggaraan program nasional menghendaki usaha sungguh-sungguh dan rasa penuh tanggung jawab pada pihak Pemerintah, pergerakan dan masyarakat. Apabila kesungguhan itu tidak ada, program tinggal program, pelaksanaannya tidak tercapai”

Menyibak Akar Sengkarut APBD DKI

Akhir-akhir ini kita disuguhi sebuah kasus luar biasa terkait perseteruan tentang APBD Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Perseteruan dilakukan antara sang gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI. Kasus ini muncul diawali penjatuhan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri atas keterlambatan DKI dalam menyampaikan APBD secara rinci. Sanksi tegas pun diberikan oleh Kemenerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tidak memperbolehkan pembayaran gaji Gubernur dan DPRD selama 6 bulan.

Beberapa saat itu, Ahok dengan karakteristik yang seringkali berbicara lugas, memberikan tanggapan sensitif bahwa keterlambatan tersebut adalah ulah DPRD yang yang menolak menggunakan sistem e budgeting. Lebih dari itu, Ahok menyambung dengan memberikan tudingan cukup serius dengan hadirnya dana siluman sebesar 12,7 triliun pada APBD tahun sebelumnya yang merupakan hasil inisiasi anggaran dari pihak DPRD. Angka yang fantastis tersebut ditengarai melalui pembelian UPS (uninterruptible power supply) ke beberapa sekolah-sekolah. DPRD tidak tinggal diam. Atas nama etika publik menghukum ahok melalui hak angket. Sedangkan Ahok membalas secara kontan pada hari yang sama dengan melaporkan dana siluman tersebut kepada KPK.

Dari kasus-kasus di atas, banyak pihak bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan sengkarut APBD di DKI? Apakah kasus dana siluman terjadi juga di dalam penentuan APBD di daerah-daerah yang notabene secara SDM dan database masih di bawah DKI?Siapakah yang benar dan yang salah dalam kasus ini? Sebagai negara yang tunduk kepada hukum, tentu pertanyaan satu-satu di atas akan terjawab apabila kita mendudukkan terlebih dahulu dalam koridor hukum atau peraturan perundang-undangan.

Dari pedoman perundangan tertinggi yakni UUD 1945, telah disebutkan Pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu paket yang disebut pemerintahan daerah. Kedudukan ini penting sekali. Derajat DPRD tidaklah sama dengan dan juga bukan cabang atau turunan dari DPR dalam skala nasional, meskipun memiliki satu turunan Undang-undang yakni Undang-undang tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD (MD3). Secara lebih jelas bisa dikatakan DPRD dan Kepala Daerah merupakan pelaksana peraturan Pemerintah Pusat. Dengan kedudukan tersebut, maka DPRD tidak diperkenankan untuk melakukan impeachment kepada Kepala Daerah.

Selanjutnya Dalam UU Keuangan Negara dijelaskan DPRD dapat menyampaikan usul yang dapat mengakibatkan perubahan pada penerimaan dan pengeluaran dalam APBD. Pasal utama yang menjadi patokan DPRD bahwa APBD yang diusulkan Pemerintah Daerah DKI tidak sesuai dengan kesepakatan APBD karena belum mengakomodir usulan DPRD. Benarkah Ahok tidak menyetujui usulan DPRD? Dari beberapa klarifikasi Ahok yang menjadi pokok permasalahan adalah satuan biaya per kegiatan bukan besaran usulan. Nilai APBD sudah sesuai, hanya item-item diubah dengan versi e budgeting. Dua tafsir pengaturan APBD inilah yang menjadi pokok permasalahan. Apabila berkaca pada APBN, telah disepakati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XI/2013 terkait judicial review atas UU MD3 dan Keuangan Negara, sehingga membatasi pembahasan APBN hanya pada taraf program, fungsi dan organisasi. Pembahasan per kegiatan dan jenis belanja dalam APBN sudah dihilangkan dan dikembalikan fungsinya kepada Pemerintah. Hal ini untuk mengurangi kasus kasus korupsi DPR dengan pemerintah serta meningkatkan efektivitas pembahasan anggaran yang berlangsung sangat singkat. Namun dalam putusan MK tersebut tidak disebutkan pasal-pasal yang mengatur APBD , sehingga praktik pembahasan APBD yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah masih harus melakukan pembahasan APBD dalam rincian belanja per program, fungsi, kegiatan dan jenis belanja. DPRD pun masih berhak ikut melakukan utak atik kegiatan sampai satuan tiga di SKPD. Sungguh pekerjaan ekstra dengan staf terbatas pada DPRD yang hanya mengurusi administrasi ecek-ecek, sedangkan kesesuaian program dengan jumlah miliaran bahkan triliunan yang berdampak langsung kepada rakyat terbengkalai. Sangat dimaklumi apabila Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa APBD tidak efektif dan hanya mengalokasikan sedikit sekali pada program infrastruktur.

Sebagai sumbangsih saran dari kasus sengkarut APBD, yang dapat dilakukan adalah melalui dua cara, eksternal dan internal Pemerintah. Pihak eksternal yakni lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten mengurusi anggaran nasional dan daerah seperti Indonesian Corruption Watch, Fitra, dan organisasi lainnya melakukan judicial review kembali terkait UU Keuangan Negara dan UU MD3 yang berkenaan dengan pasal-pasal yang terkait pengaturan APBD. Perlu dilakukan batasan pembahasan APBD hanya sampai dengan program dan fungsi agar sesuai dengan pembahasan APBN. Hal ini selain untuk membatasi korupsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pembahasan APBN di DPRD pada taraf yang lebih krusial daripada administratif semata. Sedangkan di pihak internal Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dapat membuat peraturan terkait hal sebagai berikut:

1. Adanya batasan minimum belanja infrastruktur pada APBD. Selama ini yang diatur kapitalisasi dalam APBD adalah belanja modal. Yang dikategorikan belanja modal adalah barang yang memiliki nilai satuan di atas 350 ribu dan tidak untuk diserahkan, serta menambah aset pemerintah. Dengan penyebutan belanja modal,maka tentu sangat mudah mengalokasikan barang-barang tersier seperti UPS, laptop, aplikasi software dan lainnya daripada jalan atau jembatan yang sesama belanja modal.

2. Usulan DPRD terkait APBD harus dituangkan dalam pembicaraan pendahuluan, hal ini untuk dapat dibahas lebih detail terkait output dan sasaran yang akan dituju.

3. Pembahasan APBD dapat melibatkan perwakilan kelompok masyarakat, sehingga dapat lebih transparan.

Dana Desa: Dari Hulu Sampai Hilir

Dana Desa menjadi salah satu hal yang paling menarik dalam bahasan APBN 2015 era Pemerintahan Jokowi. Telah disepakati angka Rp 20,8 triliun untuk Dana Desa atau dihitung secara rata-rata kasar Rp 260 juta per desa. Sesuai janji Pemerintah, alokasi ini akan terus ditingkatkan setiap tahunnya secara bertahap sampai dengan Rp 1 miliar lebih per desa. Rencananya pencairan dilakukan secara bertahap per triwulan. Angka ini merupakan usaha Pemerintah mewujudkan amanat UU Desa. UU Desa memberi pengakuan desa merupakan bagian terkecil dari wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti ekonomi: desa adalah mitra Pemerintah Pusat untuk memacu kesejahteraan masyarakat Indonesia di pedesaan.

Secara tekstual dalam UU Desa disebutkan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penjelasan tersebut menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat beralasan mengingat jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia berada di kawasan pedesaan.

Mengapa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan kebijakan transfer ke daerah yang sudah berjalan selama lebih dari 15 tahun? Bukannya pada saat itu pendanaan untuk desa juga dialokasikan melalui kabupaten?

Dari rekapitulasi data APBD tahun 2013 di seluruh Indonesia menunjukkan alokasi total belanja APBD sebesar Rp 737,6 triliun terdiri atas: belanja pegawai (40 persen), diikuti belanja modal (23,8 persen), belanja barang dan jasa (20 persen), belanja hibah (6,6 persen), bantuan sosial (10 persen), serta belanja bunga (0,04 persen) dan subsidi (0,08 persen). Pengalokasian belanja pegawai yang terbesar menggambarkan prioritas terbesar adalah pada pelayanan umum atau administrasi di atas kepentingan lainnya.

Bagaimana porsi seharusnya dengan alokasi dana desa? Melihat tujuan pembangunan desa dalam UU Desa, tentu saja seharusnya berbeda. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan akan lebih banyak bersinggungan pada bantuan sosial dan belanja modal. Tentu saja kita tidak bisa memungkiri bahwa terdapat beberapa porsi untuk belanja pegawai seperti gaji perangkat desa. Namun seharusnya persentase jauh di bawah porsi belanja pegawai pada transfer ke daerah atau di bawah 40 persen.

Akuntabilitas Dana Desa

Dalam era desentralisasi fiskal, tidak sedikit kepala daerah yang mengalami kasus hukum atas pengelolaan APBD. Banyak hal yang menjadi faktor. Salah satu di antaranya ketidaktahuan terkait peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Mengingat dana desa bersumber dari APBN, maka mutlak pimpinan di pemerintahan desa wajib mengetahui seluk beluk perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Proses perencanaan dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dilanjutkan dengan penyusunan prioritas pembangunan yang dirinci per program dan kegiatan. Patut dicatat, pengeluaran yang tidak didasarkan atas dokumen perencanaan desa maupun ikhtisar prioritas pembangunan bisa dikategorikan sebagai penyelewengan keuangan negara. Bahkan meskipun pengeluaran itu tidak memberi keuntungan sedikitpun bagi penyelenggara Pemerintah Desa.

Demikian pula, dari sisi pelaporan, Desa sebagai satuan kerja pemerintah daerah wajib menyusun laporan dalam format yang sudah distandarkan dalam peraturan perundang-undangan yakni Standar Akuntansi Pemerintah. Tindakan kealpaan atau sengaja tidak menyusun akan berakibat penundaan pencairan dana pada periode berikutnya.

Solusi Terkait Pengelolaan Dana Desa

Menyimak beberapa potensi permasalahan terkait tentang dana desa, dapat kita tanggulangi melalui dua acara yakni di hulu dan hilir. Sisi hulu ini berkaitan dengan prosedur dan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat dalam mengontrol pelaksanaan Dana Desa agar tepat sasaran. Sisi hilir ini lebih banyak pada kesiapan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa yang dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Di hulu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPT) harus bergerak cepat dengan membuat regulasi teknis tentang pelaksanaan dana desa. Kementerian Desa hanya punya waktu kurang lebih satu bulan sebelum Dana Desa digulirkan April 2015 untuk merampungkan dan menyosialisasikan peraturan tersebut ke seluruh wilayah Indonesia. Tentu saja ini bukan perkara mudah.

Koordinasi dan sinergi antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah mutlak diperlukan agar proses perencanaan dan pelaksanaan dana desa sesuai dengan tujuan mulia dan tentu menghindari kasus-kasus hukum Kepala Daerah akibat ketidaktahuan penggunaan keuangan negara. Dalam sinergi ini harus mengedepankan kepentingan nasional dan menghilangkan ego sektoral. Ini adalah usaha jangka pendek yang harus dilakukan.

Usaha jangka panjang adalah memberikan materi akuntansi keuangan publik ke sekolah-sekolah menengah atas/kejuruan. Mengapa harus sampai sekolah menengah, sedangkan materi akuntansi keuangan publik saja masih sulit didapatkan di program perkuliahan jurusan ekonomi di kebanyakan universitas di Indonesia? Jawabnya adalah syarat menjadi kepala desa adalah minimal berijazah sekolah menengah atas atau sederajat. Pembekalan di sektor pendidikan ini dapat dilakukan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Keuangan sebagai gudang ahli keuangan negara. Dalam jangka waktu dua tahun diharapkan akan tersedia tenaga handal untuk mengelola bahkan dapat mengkritik dan mengontrol pengelolaan keuangan negara di desa.

Di sisi hilir, tugas yang utama adalah memetakan prioritas pembangunan yang benar-benar dapat mendukung ekonomi masyarakat secara riil. Secara mudah, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan agen-agen pelaksana PNPM yang telah melaksanakan kegiatan di daerahnya. Selain itu dapat juga mengefektifkan jajak pendapat kebutuhan masyarakat sebelum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dari aspek akuntabilitas, pemerintahan desa harus mempunyai pencatatan transaksi keuangan yang baik. Hal ini jelas akan berguna bagi kepentingan pemerintahan desa sendiri dalam proses audit. Penggunaan dana desa perlu kita kawal bersama agar sesuai dengan tujuan mulia konstitusi. Tidak pantas kita mengorbankan puluhan triliun rupiah hanya sebagai trial and error semata. Saya jadi ingat slogan-slogan kampanye “kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?”.

Menggugah Peran Rakyat dalam Pembahasan APBN

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini menjadi salah satu pekerjaan pejabat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang jauh dari pantauan publik. Output dan realisasinya pun tidak jarang tidak tepat sasaran. Lihat saja indikator kesejahteraan yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi

Meskipun, pembahasan anggaran secara formal dibahas secara terbuka dan dalam kawalan awak media hanya pada saat finishing atau memberi bumbu-bumbu terakhir sebelum disuguhkan.Rakyat tidak pernah dilibatkan sejak proses awal meracik menu anggaran itu.

Bahkan mantan Ketua DPR, Marzuki Alie pernah menyatakan ‘rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang elit, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu’. Pernyataan sang mantan pimpinan lembaga legislative itu sangat ironi.

Demikianlah yang terjadi dalam pembahasan APBN. Publik hanyalah penonton drama penentuan triliunan rupiah. Ada sedikitlah sentuhan media massa dari para pengamat ekonomi dan LSM-LSM pada saat pembahasan, tapi efeknya sangat tidak signifikan. Karena dalam skema pembahasan APBN harus diatur dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPD serta tata tertib DPR yang sangat padat dan hampir dikatakan tidak memberikan ruang public untuk berbicara.

Dalam praktik penyusunan APBN, saat ini partisipasi publik hanya dilakukan melalui dua metode. Itupun hanya lahir pasa fase penyusunan, bukan pada saat pembahasan. Pertama, mengajukan usulan kepada DPR atau DPD pada saat masa reses yang menampung aspirasi. Metode ini memiliki kelemahan bahwa aspirasi yang dibawa lebih bersifat subyektif. Hal ini karena aspirasi yang dijaring lebih pada pelaksanaan janji kampanye anggota Dewan. Kedua, penyampaian usulan kepada Pemerintah. Usulan ini dapat diajukan dengan banyak cara.

Direktif presiden setelah melakukan pemantauan atau saat ini dikenal blusukan. Dapat pula dilakukan oleh unit pemerintah dengan mengevaluasi program program kegiatan tahun sebelumnya. Kelemahan metode keuda adalah aspirasi masyarakat harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pandangan-pandangan alternatif terbaik sekalipun sulit melaju dalam tahap pembahasan RAPBN apabila tidak masuk prioritas-prioritas utama RAPBN.

Dengan terbatasnya peran publik pada pembahasan APBN, maka aspirasi publik terbaik yang tidak tertampung akan menjadi sia-sia. Seperti perahu di tengah ombak besar. Terombang-ambing dan karam. Sedangkan kegiatan prioritas yang tidak mendengarkan aspirasi publik akan berdampak pada ketidakjelasan output.

Bahkan dapat menimbulkan ketidaknyamanan rakyat pada saat eksekusi. Salah satu contoh program APBN yang tanpa memperhatikan aspirasi publik dan akhirnya menimbulkan gejolak sosial adalah pembangunan gedung baru DPR pada tahun anggaran 2013.

Gejolak sosial masyarakat pada media massa akhirnya membatalkan pembangunan gedung baru DPR pada saat itu. Yang kita lihat disini bukan, tuntutan rakyat menang dengan pembatalan pembangunan gedung baru tersebut. Tapi harus dilihat ada ketidakefektifan penyusunan APBN yang tidak melihat gejolak sosial akibat tidak diakomodirnya suara masyarakat. Apabila dilihat lebih jauh, pembatalan program pembangunan pada program APBN di tengah jalan tidak akan disertai dengan tindakan realokasi anggaran ke program yang lebih efektif, artinya terdapat double loss, yakni gejolak sosial dan adanya ketidakefektifan perencanaan.

Partisipasi Publik dalam APBN

Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 96 telah diatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali Undang-undang APBN. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/dan atau tertulis melalui: rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan seminar/lokakarya/diskusi. Dari ketentuan ini jelas, Pemerintah dan DPR harus memberi ruang publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun itu hanya teorinya, faktanya sangat sulit.

Dalam hitungannya, misal RUU APBN biasanya diajukan oleh Pemerintah pada tanggal 16 Agustus. Sesuai dengan ketentuan UU Keuangan Negara, APBN harus ditetapkan 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai (akhir bulan Oktober). Praktis Pemerintah hanya memiliki waktu 2 bulan 2 minggu dalam pembahasan APBN atau lebih dikenal pembahasan tingkat I yakni (17 Agustus sampai dengan 31 Oktober). Perlu diinformasikan, APBN itu dalam pembahasan tingkat I ada beberapa tahapan yakni Badan Anggaran dan Komisi-Komisi. Seringkali untuk memenuhi target tersebut Pemerintah dan DPR melakukan rapat sampai tengah malam. Dari sini sangat tidak dimungkinkan unsur partisipasi publik masuk dalam ranah perubahan RUU APBN tanpa melalui usulan DPR dan Pemerintah.

Sebagai perbandingan pada negara-negara Eropa, Amerika dan Australia sudah dikenal forum Parliamantary Budget Office yang telah dilaksanakan oleh 22 negara dalam penyusunan APBN. PBO merupakan kumpulan para pengamat independen dan juga akademisi yang diberikan amanat untuk mengkaji rancangan APBN yang diajukan Pemerintah. Rekomendasi itu menjadi salah satu acuan bagi DPR untuk membahas lebih lanjut RAPBN sebelum memutuskan untuk menolak atau menyetujui APBN. Keunggulan PBO adalah memberikan ruang publik kepada kelompok masyarakat berdasarkan pandangan-pandangan secara intelektual di bidangnya maupun sosial, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa ada intervensi politik. Rekomendasi dengan rasa non partisan disertai dengan alasan akademis dapat menjadikan alternatif atas rencana kegiatan Pemerintah yang tidak mendapatkan persetujuan dari DPR pada saat pembahasan.

Pemenuhan aspirasi publik termasuk dalam pembahasan merupakan kewajiban Pemerintah dan DPR, karena hal ini merupakan suara rakyat dalam ranah demokrasi. Selain itu, tidak ada konstitusi yang menentang keterlibatan masyarakat dalam pembahasan APBN secara langsung.

Dalam jangka pendek, aspirasi publik dapat disisipkan dalam jadwal pembahasan RAPBN, selain dua layer yang menjadi pembahas utama yakni Badan Anggaran dan Komisi, terdapat pertimbangan DPD. Petimbangan DPD merupakan sebuah forum yang digunakan DPR untuk mendapatkan pertimbangan formal terkait DPR sebagaimana amanat UU MD3. Dalam praktiknya, forum ini lebih bersifat formalitas dan berlangsung cepat (1 hari).

Merujuk mekanisme dalam jadwal pembahasan di atas, secara jangka pendek, forum aspirasi publik dapat dimunculkan dalam forum yang hampir sama dengan DPD. Tentu saja forum seperti ini dapat dilaksanakan apabila sang penguasa senayan berkehendak. Forum ini dapat dimunculkan dalam agenda resmi di rapat paripurna DPR RI sebelum pembahasan APBN dimulai. Forum ini lebih pas dijadwalkan beriringan dengan rapat pertimbangan DPD.

Pertimbangan DPD dan aspirasi publik lebih pas dilaksanakan sebelum masuk pada rapat komisi-komisi dengan kementerian teknis. Hal ini memberikan DPR dapat menyerap alternatif terbaik dan memberikan challenge atas program-program prioritas yang diajukan Pemerintah. Tentu saja, Kementerian Teknis akan dituntut menyiapkan program-program dengan dasar yang kuat agar dapat bisa mengalahkan argumen DPR dengan acuan pertimbangan dari forum DPD dan forum aspirasi publik.

Dalam forum aspirasi publik dapat diwakilkan kepada kelompok masyarakat (universitas,pengamat ekonomi, pengusaha, dan kelompok tani dan nelayan, serta serikat buruh). Pemilihan kelompok ini dapat diusulkan oleh kelompok masyarakat mayoritas seperti organisasi keagamaan ataupun perguruan tinggi yang terpopuler. Tentu saja harus ada pembatasan jumlah anggota forum resmi.

Dalam jangka panjang, Pemerintah dan DPR dapat menetapkan forum aspirasi publik secara resmi dalam UU MD3 dan UU Keuangan Negara. Kejelasan hokum ini penting agar pertimbangan yang diberikan bersifat legal dan tidak sekedar wacana biasa. Selain itu, Pemerintah dapat membuktikan bahwa RAPBN bersifat logis dan pro rakyat.

Tentu saja harapannya adalah DPR dan Pemerintah dapat memberikan lebih banyak ruang publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak saja sebagai pengakuan bahwa kesamaan hak berbangsa dan bernegara, tapi mengubah cara pandang bahwa masyarakat sebagai subyek dalam usaha kemakmuran rakyat, bukan lagi objek semata.
Lisno Setiawan Pendiri Taman Bacaan Puri Pintar- Bogor

Iseng-iseng berburu dollar

Daripada klak klik dan liat youtube yang hanya habisin pulsa, nah kenapa tidak kita daftar di AW survey. Caranya gampang banget....5 menit langsung bisa kok. Klik aja link dibawah ini A.W.Surveys - Get Paid to Review Websites! oh ya untuk pembayaran juga bisa lewat paypal nah kalau ini klik aja dibawah ini https://www.paypal.com/id/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Marketing/general/PayPalAccountTypes dan nanti kalau gk punya kartu kredit, bisa pake vcc. terima kasih sudah berkunjung...semoga sukses kawan

Masih Relevankan Pancasila saat ini?

Masih Relevankan Pancasila saat ini? ini pertanyaan yang butuh waktu untuk menjawab, tidak saja bagi rakyat awam bahkan bagi penyelenggara negara, bahkan pucuk pimpinan negeri ini. Dalam kehidupan yang serba praktis ini, saya mencoba sumbang pikiran atas penggunaan nilai pancasila dalam kehidupan bernegara yang lebih aplikatif dan terukur. 


Sebenarnya tulisan ini untuk lomba karya ilmiah 4 pilar tahun lalu, tapi karena sekarang 4 pilar udah dihapus, nah saya mau share aja ke teman-teman. Silahkan menikmati tulisan yang berjudul "formulasi terapan pancasila dan GBHN dalam sistem pembangunan nasional NKRI". Serem amat ya....ah nggak kok bahasa simpel dan aplikatif. Silahkan klik aja di download
terima kasih

Izzah

Jejak itu masig lekang berkarat

dari lembaran hari yang terlewat

Meski tak tersurat dalam hukum adat

Impian dan cita terkubur nyata

berganti rumus hidup yang maya

terbius dunia dan tahta

tahta dan masalah

Apabila kumpulan dewa miskin bijaksana

berkah pun sirnav vmenjelma bencana

dari darat, air dan udara

Mudah bicara agama

lebih muda berkhotbah filsafah

Cukup berkata-kata

Cukup Murah meriah

Lawan kemiskinan dengan kekayaan jiwa raga

Sabar tuk menunggu Sang Izzah Berkata

Sisi Jakarta : Kuli Priayi

Meluncur dalam kereta

Penuh peluh kaki terjaga

turun gondangdia

berburu kopaja ramai tak terkira

biru kemeja lusuh tak rapi sudah

Datang pengemudi bajai meronta-ronta

dalam ramai berkendara

Hilir mudik menuju gedung laksana istana

tempat Kuli-kuli priayi bekerja

menghitung rupiah demi rupiah

puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran juta

Beribu upaya, bernol Kuasa
Silahkan copy paste, mohon berkenan klik A.W.Surveys - Get Paid to Review Websites! terima kasih

Sejarah APBN : Perpu APBN 1960 dalam keadaan darurat

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
________________________________________
No. 27, 1960

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1960

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.bahwa berhubung dengan belum ditetapkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 1960 sebagai Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah untuk tahun 1960 sementara menjalankan anggaran tahun 1959;

b.bahwa dengan penghentian pelaksanaan tugas para anggauta Dewan Perwakilan Rakyat sebagai ditetapkan dengan Penetapan Presiden No. 3/1960, penetapan anggaran tersebut dengan Undang-undang tidak akan dapat terlaksana dalam waktu yang dekat;

c.bahwa Pemerintah tidak lebih lama lagi dapat mempergunakan anggaran tahun 1959 sebagai dasar membelanjai keperluan Negara, karena tidak sesuai dengan kebijaksanaan keuangan untuk tahun 1960;

d. bahwa karena keadaan yang memaksa Anggaran tahun 1960 tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat:Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar:Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960.

Pasal 1

Anggaran belanja Republik Indonesia untuk tahun 1960 ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam daftar 1 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 2

Sumber-sumber anggaran pendapatan Republik Indonesia untuk tahun 1960 ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam daftar II dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 3

Pengurusan anggaran pendapatan dan belanja tahun 1960 disesuaikan dengan susunan Kabinet Kerja berdasarkan surat keputusan Presiden tanggal 18 Pebruari 1960 No. 21.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 1960.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan. penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 1960

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 1960

Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.
mohon klik A.W.Surveys - Get Paid to Review Websites! bila menyukai artikel ini

I - Power: Using Crowd Support, Not Bribes, to Redress Public Grievances

People feel powerless when Governments fail to act on their grievances. I-Power will be a game changer. I-Power web + mobile platform will provide people with legal tools and crowd support to resolve their public grievances quickly. No more bribes! Most people in developing countries are hesitant to engage with governments. They do not trust government officials to act honestly and quickly to resolve their public grievances. Lacking other options, many end up paying bribes, using middlemen or currying favours for government officials to get their work done quickly. Those who do not, because of their ethics or financial situation, are deprived of redress. This raises the cost of engaging with governments for everyone, and penalises those who do not pay bribes. Surely there has to be a better way to engage with governments?
Enter the I-Power platform: I-Power is an easy to use web and mobile platform, aimed at redressing Public Grievances in a legal and assured manner. I-Power team researches the legal options available to citizens to redress their grievances, and lists them on its platform in simple language (sans legal and bureaucratic jargon). It provides step-by-step application procedure which can be completed on the platform. The main legal options the I-Power platform will be fine tuned to, are: 1. Immediate appellate authorities 2. Ombudsman 3. Freedom of Information / Right to Information 4. E-Petitions I-Power will draw upon the support of the crowd and platform users to keep its legal options database updated. HOW IT WORKS? A person with a public grievance decides not to pay bribes and comes to I-Power: 1. Login: She logs in, selects her location and narrows down the specific government department / service against which she has a grievance. 2. Get Options : I-Power platform researches its database and displays all the legal options that are available to her. Eg: filing complaint with ombudsman or requesting information under the freedom of information act. 3. Get Recommended Option: I-Power recommends the most appropriate option to start with, based on success of previous cases and suggestions of other users who have filed similar cases. 4. Build your Network: She gets introduced to other people who have filed similar complaints or are planning to do so, and gives her strength. 5. Get Crowd Support: Once she proceeds ahead, she will draw support from the crowd, including NGOs, upright government officials, media, and other common men and women who have registered themselves to act as “friends of citizen”. The user will have the ultimate control on who she wants to include in her Case Team (as co-applicants or as supporters) and what level of access to information they will have. The Outcome: "Public Servants" get back to serving the Public The effectiveness of this platform lies in the deterrence effect, where public officials realize that citizens have knowledge of the legal means, an easy way to exercise them and the support of the crowd, and will not hesitate to use any or all the options available to them to get their grievances resolved. I-Power will empower people. No longer will public servants treat public as their servants to further their personal interests. Instead I-Power will ensure "public servants" get back to serving the public. What is your project? [1 sentence max] I-Power is a an easy to use web and mobile based platform which allows people to redress their public grievances by making use of available legal options and the support of crowd and other like-minded citizens, instead of paying bribes. Where are you located? Delhi, India How did you hear about the contest? Email from Knight Foundation Twitter source: http://opengov.newschallenge.org/open/open-government/submission/i-power-resolve-pubic-grievances-legally-with-crowd-support-and-without-bribes/

What the future might hold

From: farouk abdullah To: lisno setiawan Sent: Thursday, April 12, 2012 3:49 PM Subject: Re:What the future might hold Here is a recent channeling that may help you in your budget planning...... I consider this reality a serious possibility based on the transformations taking place on Earth. These conditions may be a precurser to Ascension also. That we will have to wait and see.... Note what professions will and will not be.... Farouk Although we are entering a brave, new world, promising abundance for all, peace and a pollution-free environment, the actual entrance may be a little bit on the rough side - too rough for some in fact. It might be compared to the process of refining silver, which first has to go through fire to separate it from the dross. >> >>Many of us reckon that we have been going through this refining process for some years now ..... and can't wait for these better times to arrive!!Such a drastic change cannot take place without some chaos, so it is best to be prepared on many fronts. As is usually the case with human beings, they do not listen until it is too late, so when the announcements are made the majority will be in a state of shock at having been so completely conned by the Dark side and even have difficulty in perceiving the advantages of this new, enlightened environment, as all they can see at this moment in time is disaster on an unheard of scale, and maybe even right on their very doorstep. Then there will be continuing seismic activity and upheavals for a few years until planet Earth settles down. If one has been dependent upon a wage or salary to get through life - and that of course means the vast majority of us - finding closed doors at work could be a devastating blow.
Many professions will disappear without a tear being shed. Those that did not contribute positively to either business or society will become obsolete. For those who find themselves suddenly unemployed, there will be generous social benefits paid out which will make up for loss of pay and reduce stress. The business scene as a whole however will be drastically altered and this will take some adjustment.Some examples are listed below. The principal losers:Political parties and politicians will go the way of the Dodo. They were set up to help exercise control over the population by a small group, pretending to work on behalf of the people. The people fell for their lies, so this revelation will come as a great shock. To be a good politician one also had to be a great liar(with a few outstanding exceptions, of course, as happens in most fields) and in a world where Truth now prevails, they must be discarded. There will be new benevolent governments installed in all countries until truly free elections can take place under much improved conditions - no computer manipulation of results and the results announced truthfully. It was not uncommon for one person to win an election but his opponent to be announced the winner ...... Give these new leaders moral support to the best of your ability: they are there to build a new sovereign nation from the wreckage that the Illuminati and their minions left behind. Stockbrokers, financial analysts and the like - all gone. There are no more shares, therefore there can be no stock exchanges, although there will be a distribution system for agricultural products. Gambling on stocks and shares, and currency speculation, dies a sudden death. All major currencies are now of equal value. Lawyers - and judges - will find no place to practise their trade: not many tears will be shed over that. The courts will no longer display gold-fringed flags, indicating proceedings under royalty or maritime law, and there will be no clothing worn to denote the inferiority of those not belonging to the legal fraternity. Abraham Lincoln has clearly outlined how courts will operate in the future, under Common Law ...... see Truth Committees. Oil & Gas industry: it's over ..... find another job. Bankers and those employed by trust companies and credit unions will see a drop in the number of banks and other financial institutions as the elimination of interest (usury), competition, fraud and corporate greed reduces their numbers. Offshore banks will no longer serve a useful purpose and will die off. Banks will have no shareholders (all companies must be restructured without shares) so no profits can be distributed. Most of the current directors will therefore resign - if they have not already been taken off the planet. And the Rest:Charitable organisations in the field of health will disappear as they acted basically as a front for the collection of monies for the Illuminati: there was little - if any - research done in the pharmaceutical field. Employees will need to seek greener pastures. This category will effectively disappear from the business world as there is no income tax and consequently no tax benefits. Food Industry: manufacturers will be required to redevelop their products without the injurious additives, colourings and genetically modified ingredients that are currently present (often for mind-control purposes). Twelve manufacturers have controlled the food industry for ages and this food cartel will no longer be able to blackmail farmers as they have been doing worldwide. Health: The words 'health' and 'medicine' have been used as being interchangeable, which is far from the Truth. Health services will become exactly that "health services" and not "medical services", and no drug will be permitted to be marketed unless it is totally free from side-effects. On the other hand, natural products will be freely marketed. Emphasis will be on preventive health and a physician in any modality may be employed by hospitals or clinics, if he has local qualification or equivalent qualifications from his country of origin - or any other country. The monopoly in this field has caused untold damage to the health of the nation and those responsible will not be permitted to continue in this or any other related field. Oversight of drugs, health products and practitioners will be organised without favouritism or prejudice amongst appropriately qualified physicians. Hotel chains can no longer be "chains" as one 'company' cannot 'own' another company (there are no shares). Corporate spending can be expected to diminish greatly and transportation difficulties (for some time at any rate) will add to the problem of arranging conferences and meetings of all kinds. Individual travel will also be hit badly for many reasons, and a great many hotels may just close their doors. Insurance agents will find little in the way of business. With everyone having abundance, in due course, and the consciousness of mankind having risen substantially, there will be little or no need for insurance of any kind. Those who run into misfortune will be helped by others - the humanitarian side of humanity will come to the fore. Lobbyists will find no one interested in bribes or in providing preferential treatment to a specific group. Media - newspapers, periodicals, television and radio will be rationalised as their owners and corporate interests, see the pointlessness of competition in reporting the Truth, and advertising revenue falls. Local newspapers will fare better than the national press. The internet will be used more and more for reporting news of all kinds and this will continue to depress newspaper sales. Medicine: see Health Military - as Peace is declared and implemented worldwide, the need for military forces will decline and eventually disappear. The military have not been used, as a rule, to defend one's country but rather to promote the interests of the Illuminati, who owned the factories producing munitions and military equipment. These are now closed and the Illuminati have gone. To complete the illusion the armed forces were sadistically called 'peacemakers' . This represents a very large pool of potential staff for a wide variety of trades, many very well qualified in electronic and other technical areas and this workforce should find new opportunities in industries refreshed by the introduction of new and hitherto suppressed technologies. Business security firms may well be needed for some time yet and would welcome ex-servicemen and women. The remainder could find themselves transferred to a Coastguard operation, which would also deal with emergencies at sea and in coastal areas. Foreign forces on our soil will be returned to their country of origin. Pharmaceutical Laboratories will be replaced by labs producing natural remedies. The current owners will most likely quit, as they can no longer make profits in the 1,000+% range. Existing facilities in many instances will be taken over by those with the health of the community at heart, until disease is no longer prevalent upon the Earth. Police forces will no longer be ruled by a Russian from the United Nations. They will be returned to local management and protecting the public rather than controlling them. Once again it will be "to Serve and Protect" the public. It might be beneficial to get rid of the typical black uniforms and return to earlier formats. The colour blackhas typified the forces of the Dark side and we need to consign that memory to the history books. Sports will no longer be a commercial proposition. The outrageous salaries paid to players will cease as advertising drops off and profits cannot be made. As competition is replaced by cooperation in this New Age, interest in such games will diminish. Few have recognised the existence of 'serfdom' in sports: players today are no more than pawns, traded at the whim of the owner. This was never more obvious than in (North American) ice-hockey, when the famous "No.99" (Wayne Gretzky) was traded to Los Angeles Kings from Edmonton Oilers. The public uproar and personal anguish had no effect whatsoever on the owner. It was time to sell the gold-mine ..... It is no different in most other sports. Auto-racing, Formula 1, NASCAR, drag racing and the like, on land, sea and in the air, using petroleum products will cease at first, but may be resuscitated on a lesser scale when comparable engines using cosmic energy or other non-polluting, alternative energies are produced. By that time however public interest may well have diminished. Spying as a career is out - No more Mata Haris, no more James Bond. As the relationship between countries improves, thanks to a general uplifting of the consciousness of mankind, distrust will disappear and cooperation will take its place. Transportation: Automobile Manufacture and ancillary services: with gas and diesel engines inoperative, will see a lull in production until substitute fuels can be utilised. There are many such systems in hiding right now because of the suppression by industrial interests, but replacement of existing propulsion units (air, sea and land) will be a major task and offer new opportunities for many. While aftermarket replacements are organised, completely different propulsion systems may change the future styling of automobiles in general. Travel: airlines will be grounded, putting thousands out of work, and this will reverberate throughout the industries which depend upon planes flying - including resort hotels - until space shuttles are built to replace jumbo jets, with new space-ports servicing them, and support services reorganised. Transportation services - a very wide field, covering not just airlines, automobiles, couriers, delivery services, movers and trucking companies, but ships and other maritime services: They all use propulsion systems which will no longer operate, so they will be at a standstill until new propulsion systems are made available and equipment is converted. Shipping will have even more problems: the seas will be turbulent for about two years after 'stasis', as seismic disturbances and extreme weather conditions prevent transoceanic trips. This will affect cruise liners as well as cargo ships. It will be a good time to re-utilize ocean liners, perhaps affording accommodation for displaced persons, or the homeless over this period - and maybe even beyond. Inland waterways (barging) will not be affected to the same extent, but will require new energy systems. In short, the fields which fed corporate greed and excessive profits in the past will become infertile deserts of the future. In business as a whole we can say that the day of "The Donald" is gone. The atmosphere between 'employee' and 'employer' will no longer reflect 'serfdom' but a spirit of cooperation to provide the quality of goods and services that the public needs. Products will no longer be engineered to break down soon after the warranty period expires. As our ET friends explain -"Maintenance? Our spacecraft need no maintenance. Make it right in the first place and it will need no maintenance! " Wouldn't that be quite a turnaround for automotive manufacturers! The Positive side:It will be an exciting time for new businesses, and countless opportunities will open up.(check out the many humanitarian and environmental projects that might need you). For those with a positive outlook on life and in tune with Mother Earth a glorious future beckons. Government positions will be opened up. Apart from the representatives that the people will eventually vote in as true representatives of the sovereign citizens of Canada, forming a non-partisan government, positions in the new, revamped cabinet will be made available as career positions. If you are therefore an expert in your particular field, you might consider offering your services to the interim Prime Minister as he will be looking for administrators, researchers, scientists and other experts to fill a variety of positions in his Cabinet and to advise him on various matters of national importance. There will be a staff shortage in many professions, including education, where teachers will be in demand, teachers who are knowledgeable, from kindergarten through to tertiary education, as well as adult education. The current system has deliberately produced sub-standard students, through sub-standard teachers, teaching from sub-standard textbooks, although some have managed to overcome these negative conditions. The curriculum itself will see great changes as the suppression of information becomes a thing of the past. It will be a time for rewriting textbooks. Telepathy: (Spiritual) A new profession will open up as an accepted career - one necessary to communicate with our 'new-found' extra-terrestrial friends and advisors and there will also be great demand for instruction in this 'new' field. Many will become independent advisors, many will remain attached to one specific organisation. A Scientific Telepath will be most helpful to industries, both these who are reorganising as well as those that are completely new. The churches are also commanded to have in the future at least one person who can communicate in this way for guidance. Telepaths will be needed for help in the electrical field as the dodeca unit of energy replaces existing units. This is still in its infancy but must be recognised without delay. Information is scarce at the moment. The construction industry will likely boom on account of widespread physical upheavals and the pressing need to rebuild, limited only by the availability of building materials and a reduced population. Engineering services will also be in high demand as many bridges, ports and railroads will have suffered damage. Existing as well as new businesses will require flexibility and a new approach in these changed times. PS: You may like to add a few ideas here of your own, as this is just a foundation to build upon in each country. Think what Indonesia would be like if everyone was a millionaire. This is what is on the table but it has to be done in an organized and intelligent manner to change the attitudes and beliefs of the masses from the current debt and mental enslavement 'control' concept to one of love and sharing and living the ideals held in most people's heart. The ideals of Pancasila are there to be implemented......some day soon.

STI-Friendship

Pertanggungjawaban Panitia Renovasi Masjid 2011-2013

Assalamualaikum wr wb. Yth Warga dan donatur renovasi masjid assalam. Alhamdulillah, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 ba'da isya, telah disampaikan pertanggungjawaban dan laporan Keuangan Panitia Renovasi masjid periode 2011-2013 sebagaimana terlampir. Kami haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungannya sehingga tercapai renovasi tahap I, serta kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dari kami. Walaikumsalam wr wb. (lapkeu klik https://docs.google.com/file/d/0BxdJMj3TDAJ6NHdpbFdxSmZhRGs/edit)

Menghitung Kinerja KPK Berdasarkan Realisasi Pendapatan Penyelamatan Uang Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasanya disebut dengan KPK sudah menjadi trending topic media dalam banyak pemberitaan. Alat sadap dan juga trik trik penyidikan, dan kadang dibumbui dengan trik pemberitaan yang jarang dibuka kepada umum membuat banyak orang kagum, terkejut dan tak sedikit juga yang kecewa. Tentu saja pro dan kontra banyak bertebaran disana sini. Benturan antar organisasi (semua instansi mengalaminya) tidak bisa terhindarkan.  

Terlepas dari beberapa kepentingan politik dan isu-isu tentang KPK, maka saya memberanikan diri untuk menghitung kinerja KPK berdasarkan realisasi anggaran dibandingkan dengan realisasi pendapatan uang yang diselamatkan pada periode tahun berkenaan.  Secara angka dapat dilihat dibawah ini:

Warna biru merupakan persentase Alokasi Dana institusi pemberantasan korupsi dari tahun 2009-2012 dibandingkan dengan tahun 2008. Pilihan tahun 2008 sebagai tahun akhir kinerja periode KPK tahun sebelumnya.

Warna Merah merupakan persentase Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi dari tahun 2009-2012 dibandingkan dengan tahun 2008. Pilihan tahun 2008 sebagai tahun akhir kinerja periode tahun sebelumnya.

Dari grafik sangat mudah dijelaskan bahwa peningkatan anggaran KPK terus menanjak khususnya mulai tahun 2011 dan pada puncaknya tahun 2012. Tahun 2012 menanjak tajam dikarenakan ada penambahan alokasi belanja modal (gedung).

Sedangkan, Realisasi pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi tahun 2009-2012 cenderung menurun sangat tajam dibandingkan tahun 2008, perbaikan sedikit hanya tampak pada tahun 2011, tetapi kurang signifikan.

Dari grafik-grafik diatas dapat kita kita berikan tanda-tanda yakni:

1.       Adanya inefisiensi dalam pengelolaan anggaran KPK

2.      Kurangnya prioritas KPK dalam melakukan pengembalian uang negara khususnya dalam skala besar.

Namun, tentu saja perhitungan ini mengandung beberapa kelebihan dan kelemahan.Kelebihan :

1.  Perhitungan realisasi ini dapat dinilai secara matematis yang pengukurannya lebih objektif dibandingkan sisi perspektif hukum yang banyak multitafsir

2.   Perhitungan dengan menggunakan data LKPP yang memiliki tingkat validitas tinggi, kecuali angka 2012 yang masih unaudited

Kelemahan:

1.  Untuk pendapatan pada tahun berkenaan bisa jadi merupakan kinerja dari tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dihitung prestasi kinerjanya;

2.    Prestasi pendapatan gratifikasi merupakan hasil dari beberapa komponen instansi

Solusi

Mengapa pengembalian uang negara menjadi penting? Menurut United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang menjadi acuan dalam pembentukan KPK, pengembalian uang negara merupakan Prinsip Dasar konvensi tentang pemberantasan korupsi. Kesepakatan tentang pengembalian aset dianggap sebagai terobosan besar dan menjadi alasan utama mengapa begitu banyak negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk menandatangani UNCAC.

Melihat “minimnya” kinerja KPK berdasarkan realisasi pendapatan pengembalian aset/uang hasil curian, maka kami memberikan sumbang saran sebagaimana yang tertuang pada UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yakni:

1.  Memiliki prioritas kerja yang jelas pada kasus kasus korupsi yang memiliki nilai besar dan berdampak masif. KPK dibentuk memang sebagai lembaga superior yang memiliki kekuatan mengusut kasus-kasus yang tidak tersentuh oleh aparat hukum lainnya dengan nilai nominal besar. Semakin besar nominal yang bisa diselesaikan tentu saja akan menambah pendapatan negara. Selain itu, prioritas pada peristiwa yang memiliki efek yang masif juga akan memberikan efek jera yang berdampak minimnya kebocoran pendapatan negara;

2.    Melakukan penajaman kerja pada penyelesaian kasus. Penyelesaian suatu kasus diperlukan kerja yang sangat fokus, intens, cermat dan kontinyu. Kita bisa melihat pada KPK era Antasari Azhar, pengungkapan kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur BI  yang dilakukan anggota DPR RI dilakukan secara kontinyu. Persaksian demi persaksian dihadirkan secara maraton.  

3.   Menjaga koordinasi dengan aparat hukum lainnya. Bukan suatu rahasia apabila setiap unit memiliki arogansi meski dengan kadar yang berbeda-beda, namun komunikasi secara intens akan dapat meminimalisir kesalahpahaman yang dapat memicu ketegangan antar instansi, yang tentu saja akan berdampak mandeknya penegakan hukum dan pengembalian uang negara.

Ayo Indonesia, Mana Suaramu?

Hi teman-teman,

Millennium Development Goals (MDGs) yang berisikan 8 agenda pembangunan
dunia akan selesai pada tahun 2015. Untuk menghimpun masukan untuk tujuan
paska 2015 tersebut, PBB meluncurkan survey My World 2015 menargetkan
seluruh penduduk di dunia untuk berpartisipasi dalam proses perumusannya.

Survey ini online, sudah diluncurkan di 194 negara dan diterjemahkan dalam
10 bahasa termasuk Bahasa Indonesia. Surveynya sangat sederhana, hanya
berupa satu pertanyaan saja dimana kita disuruh memilih 6 dari 16 issue
pembangunan atau menuliskan satu issue baru yang kita anggap menciptakan
perubahan bagi diri kita dan keluarga. Sebagai catatan, issue pendidikan
masuk di dalamnya. Semua bisa memilih mulai dari anak SMP hingga lanjut
usia.

Survei ini bisa diakses di: survei MDGS
Dengan jumlah penduduk lebih dari 200jt jiwa, Indonesia berpotensi sangat
besar dalam mempengaruhi perumusan Tujuan Pembangunan Milenium  (MDGs)
Pasca-2015 apabila banyak masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam
survei ini. Namun, pada kenyataannya saat ini  Indonesia tertinggal jauh
dalam pengumpulan suara. Data terakhir yang kami terima, hanya ada sekitar
3000 suara dari 200jt penduduk  Indonesia yang baru mengisi survei ini.
Memimpin saat ini adalah Nigeria dengan 150,000 suara. Di Asia Tenggara
Filippina memimpin dengan 11,000 suara. Dibutuhkan banyak suara untuk
memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia agar masuk menjadi agenda MDGs
berikutnya.

Jadi, mohon bantuan saudara-saudara di Indonesia beserta keluarga/sanak
saudara/handai taulan untuk berpartisipasi dan menyebarluaskan survey ini
ke khalayak luas agar semakin banyak suara untuk memperjuangkan kepentingan
Indonesia.

Jika ada yang kurang jelas, bisa menghubungi kontak di bawah ini

Email: Myworld2015Indonesia@un.or.id
Follow our Twitter: @myworld2015RI
Join our facebook page: My World 205 Indonesia

So… let's vote for Indonesia!****

** **

(mutatis mutandis)

Best,****

Rachmat Irwansjah****

Post-2015 Coordinator for Indonesia****

United Nations Millennium Campaign****

Buku Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia (D2P2AI). GRATIS EUY!

di Indonesia banyak orang yang suka bicara tentang korupsi, dari tukang ojek sampai pengacara di TV. Tapi sangat sedikit mengetahui anatomi tentang apa, bagaimana, dan dengan siapa APBN itu disusun dan dibuat. Nah untuk itu hadir buku kecil sebagai gambaran awal namun komprehensif tentang penyusunan APBN di Indonesia. bisa ddidownload gratis lagi. 
klik aja buku dasar dasar praktek penyusunan APBN

Cita Rasa pada Lintasan Sejarah

“Karena tak seorangpun yang mencintaiku seperti yang kuidamkan, aku mulai mundur. Kenyataan-kenyataan yang kulihat dalam duniaku yang gelap hanyalah kehampaan dan kemelaratan. Karena itu aku mengundurkan diri kedalam apa yang dinamakan orang Inggris : Dunia Pemikiran. Buku-buku menjadi temanku. Dengan dikelilingi oleh kesadaranku sendiri aku memperoleh kompensasi untuk mengimbangi diskriminasi dan keputusasaan yang kekal inilah aku mencari kesenanganku. Dan di dalam itulah aku dapat hidup dan sedikit bergembira” Soekarno

Kemiskinan tidaklah selalu identik dengan kesengsaraan yang mendalam, sebaliknya menjadikan sejarah awal yang indah. Lihat saja Soekarno. Beliau terlahir dalam keadaan yang miskin tapi dapat berjuang menjadi seorang yang memiliki sukses atau saya ingin menggunakan kata “bercita rasa tinggi”. Ahh itu sih contoh orang-orang besar. Bagaimana kalau saya ajukan contohnya adalah orang kecil seperti saya. Ya, saya nama Lisno Setiawan, lahir 30 tahun silam di Mojokerto. Kemiskinan bagi saya adalah sejarah awal yang indah, tapi dengan satu syarat kita harus mau membaca. Lho kok membaca? ya, kita harus mau membaca tanda-tanda alam, membaca takdir ilahi dan tentu juga membaca buku.

Buku adalah sebuah ruang yang bisa menerbangkan pikiran kita keluar dari dimensi waktu dan tempat. Bukan suatu kebetulan apabila hatiku tertambat pada kegiatan membaca, tapi ada buntutnya nih harus bercita rasa tinggi. Bagi saya cita rasa adalah penting. Satu dari sederet penerbit yang memiliki cita rasa tinggi adalah mizan. Penerbit dengan lambang timbangan yang tepat lahir selama 30 tahun (ihhh kok mirip-mirip ya ama usia saya) itu pertama kali menawan hatiku pada waktu berseragam biru abu abu dengan buku-buku tasawufnya, yang tidak saja menyejukkan hati tapi membawa diri melayang bersama pikiran-pikiran sang sufi seperti Imam Al Ghazali. Kalimat-kalimatnya seolah menjadi wejangan yang termaktub secara tekstual melebihi peraturan OSIS yang selalu terpampang di mading sekolah. 

 
Ketika teman-teman menghabiskan waktu untuk menstarter motor baru, maka saya mulai mestarter aktivitas baca buku di perpustakaan sekolah, bahkan tidak puas di situ saya lanjutkan di perpustakaan dekat pasar. Bahkan ketika berduaan dengan pacar pun tempat baca selalu menjadi tempat favorit untuk memadu kasih. Tentu saja selain alasan hemat biaya dan jauh dari godaan syaiton nirrozim apabila di tempat-tempat lain. Tapi siapa yang berani bilang Kalau tempat baca tidak sekeren tempat wisata? Inilah lagi-lagi cita rasa. Tidak harus mahal perkara cita rasa, tapi jelas akan menjadi pembeda.


Begitupun dengan pilihan bacaan, tentu saja orang dengan instingnya tersendiri akan mudah menebak cita rasa seseorang dari segi bacaan. Ketika saya lulus SMA dan harus mengenyam pahit getir hidup di Ibukota, kegilaan akan membaca buku terpuaskan. Saya sengaja kos di daerah berlan, itu tuh daerah yang suka tawuran dekat matraman hanya biar terpuaskan baca-baca buku gratis di toko buku gramedia. Hampir dua kali seminggu saya mengubek-ubek buku, dari berbagai tema dari berbagai penerbit. Selain itu, saya juga suka bertandang ke kedai tempo di jl utan kayu serta di Blok M, hanya untuk hunting buku-buku berkualitas. Tapi penilaian saya tentang buku keluaran mizan masih sama, bercita rasa tinggi. Lihat saja  buku seperti "Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan" karya Nurcholis Madjid. Benar benar excelent.  Bagi saya buku haruslah memiliki dua unsur: 1) Keseimbangan, artinya harus memiliki asas pemahaman yang tidak sekterian dan tidak memihak, sehingga dapat menyajikan keadaan yang harmonis sehingga membentuk masyarakat yang rahmatan alamin (dalam istilah jawa : Memayu hayuning bawono. 2) Kebijaksanaan, artinya dapat diambil hikmah-hikmah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam kehidupan. Buat apa baca banyak-banyak kalau cuma soal urat dan maksiat. Hehe. Yang pasti Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, bahkan bagi kita yang baru berusaha mencari limu dengan membaca.

Tanya jawab Quran : Malam

Tanya : Apa arti malam menurut Al quran, ada sepertiga dan seperdua malam, dihitung darimanakah malam itu?


Jawab: den Bagus Malam itu adalah dihitung berdasarkan jarak antara isya dan subuh secara kuantitas, namun secara kualitas diantara manusia ada perbedaan dalam penentuan sepertiga, setengah dan sepertiga malam.