Pages

Tuesday, 24 March 2015

Kaca Benggala Sang Proklamator

Ketika Indonesia masih dirundung huru hara politik yang luar biasa. Mohammad Hatta pada tahun 1948 memberikan wacana ekonomi di depan perwakilan rakyat (saat itu masih bernama BPKNP). Dalam sebuah pidato yang dikenal dengan judul “mendayung antara dua karang”, beliau mengingatkan hal ihwal ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Sesuai tipikal tulisannya, ulasan tersebut tidak saja ulasan ilmiah semata tapi juga terdapat solusi praktis di dalamnya. Menurutnyasolusi atas ketimpangan fiskal adalah denganmengurangkan pengeluaran negera, memperbesar masuknya pajak, memperbesar produksi, dan mengadakan sanering. Mohammad Hatta juga mengingatkan bahwa solusi tersebut bukan sebuah rumusan mati. Yang terpenting harus dilihat fakta-fakta di lapangan. Salah satu contoh dalam pengurangan pengeluaran negara. Tidak bisa serta merta dilakukan pada tahun pertama. Hal ini karena pada saat yang bersamaanterjadi program rasionalisasi TNI yang dicanangkan oleh Pemerintah. Tentu saja dibutuhkan uang yang tidak sedikit pada masa peralihan tersebut. Begitupun juga dalam solusi memperbesar produksi, terdapat beberapa kendala infrastruktur pada pertanian khususnya dalam ekstensifikasi produksi di Sumatera yang akan dijadikan lumbung pangan. Sedangkan untuk di daerah Jawa yang memiliki lahan dengan tingkat kesuburan sangat tinggi memiliki kendala sempitnya lahan. Mohammad Hatta puns ebelumnya mengingatkan dan memberi solusi (lagi lagi sesuai tipikalnya) pada pidato di konferensi BTI pada tanggal 28 Januari 1946 “Milik tanah yang terlalu kecil mengembangkan pauperisme, kemelaratan hidup, dan harus dikoreksi dengan jalan transmigrasi”. 11 tahun bergulir, terjadi peralihan sistem politik dari masa liberal ke demokrasi terpimpin. Ketimpangan fiskal masih menggelayuti. Saat itu Presiden RI, Soekarno melalui pidato yang berjudul “Amanat Penjelasan Presiden RI tentang tindakan-tindakan pemerintah di bidang keuangan dan ekonomi” yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) tanggal 26 Agustus 1959 mencetuskan beberapa rumusan yang hampir sama dengan Mohammad Hatta. Hanya saja urutan diubah.Tindakan utama adalah sanering. Setelah itu dilanjutkan dengan tindakan penyehatan anggaran belanja negara (mengurangi pengeluaran), penambahan pajak, penabungan (savings) terpimpin, perbaikan gaji PNS dan buruh, serta perbaikan sistim ekspor dan impor. Tindakan sanering adalah melakukan penurunan nilai kertas Rp500 dan Rp1000 menjadi Rp50 dan Rp 100, membekukan 90% dari semua uang simpanan di bank-bank yang melebihi Rp25.000,-, serta menghapuskan bukti ekspor diganti menjadi pungutan ekspor. Tindakan tersebut dilakukan sebagai alasan untuk menghapuskan hot money yang telah mengacaukan sistim ekonomi baik di bidang distribusi maupun pembangunan ekonomi lainnya. Peraturan tersebut sangat menggegerkan dunia investor pada saat itu. Banyak yang kecewa. Tetapi sebagian besar masyarakat (menengah ke bawah) sangat senang. Hal ini karena Pemerintah tidak melakukan pemotongan uang Rp 100 menjadi Rp10. Kebijakan Pemerintah saat itu memang sulit untuk menyenangkan semua pihak. Tepat 17 Agustus tahun ini Indonesia akan berumur 70 tahun. Namun, Ketimpangan fiskal menggelayuti ekonomi negara. Pemerintahan Jokowi melalui Menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro, tidak tinggal diam. APBNP 2015 yang ditetapkan oleh DPR RI pada Sidang Paripurna tanggal 13 Februari 2015semakin menggambarkan bahwa rumusan para founding father masih up to date. Secara singkat isi APBNP 2015 tersebut adalah menaikkan pajak, penghematan anggaran khususnya belanja subsidi dan belanja perjalanan dinas, serta menaikkan penanaman modal negara kepada BUMN gunameningkatkan infrastruktur, kedaulatan pangan dan energi. Sangat menarik sekali. Dalam era reformasi, baru sat ini program-program infrastruktur diimplementasikan dalam kerangka anggaran secara riil. Pada tahun tahun sebelumnya Pemerintah lebih memilih memperkuat daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi BBM sangat besar. Momentum penurunan harga minyak dunia, disambut oleh Pemerintahbaru denganberusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah lama terpendam dalam dokumen-dokumen perencanaan nasional. APBNP 2015 difokuskan membangun pondasi yang kuat yang akan berdampak besar bagi ekonomi. Selanjutnya Menkeu juga akanmelakukan tindakan-tindakanguna memperkecil defisit transaksi berjalan (Tempo, 11 Maret 2015). Salah satu cara yang ditempuh adalah mengubah aturan pajak khususnya pemberian tax allowance bagi pengusaha yang menginvestasikan kembali dividennya di dalam negeri, serta pengaturan bea dumping dan pengamanan sementara. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah, Pemerintah sepertinya menunggu kondisi terkini pasar luar negeri sembari melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga psikologis pasar. Apakah dengan usaha-usaha Pemerintah ini maka sudah menjamin akan tercapai target yang diharapkan dalam visi misi Presiden?Jawabannya tidak. Karena nilai APBN hanyalah seperlima dari Produk domestik bruto. APBN hanyalah sebuah stimulus terhadap lautan perekonomian yang banyak dikuasai oleh swasta. Melihat pengalaman pemerintahan sebelumnya (era Susilo Bambang Yudhoyono), terdapat program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai sinergi Pemerintah dan Swasta, tetapi kurang berhasil dalam sisi implementasi. Salah satu kelemahan program MP3EI adalah kurang mendapatkan sambutan dari pihak swasta khususnya perbankan. Hal ini dikarenakan perbankan di Indonesia lebih tertarik untuk memberi dukungan modal pada proyek jangka pendek seperti properti daripada proyek MP3EI (seperti jembatan dan tol) yang berjangka panjang. Disamping juga terdapat kendala pembebasan tanah dari proyek-proyek tersebut.Khusus untuk perbankan proyek jangka pendek lebih memberi dukungan cash flow dan minim fiscal risk. Pada saat itu, Pemerintah tidak mampu meyakinkan atas keberlangsungan proyek-proyek yang telah direncanakan. Pada program-program nasional ke depan, Pemerintah baru akan diuji tingkat kepercayaannya khususnya olehdunia perbankan. Percepatan izin usaha dan juga usaha meminimalkan “dana siluman” yang membebani dunia usaha mutlak harus dilakukan. Selain itu usaha lobi-lobi atas ganti rugi tanah warga harus berjalan lebih cepat. Untuk kendala yang terakhir Presiden Jokowi sudah memiliki pengalaman yang banyak pada saat menjadi Walikota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta. Sinergi antar kementerian negara/lembaga, BUMN, lembaga-lembaga negara, serta lembaga independen seperti Bank Indonesia, LPS, dan Otoritas Jasa Keuangan adalah mutlak diperlukan.Dukungan politik dari wakil rakyat serta dunia usaha juga termasuk yang utama. Tidak ada lagi waktu berpangku tangan. Apabila tidak ada kesungguhan dari elemen-elemen tersebut, maka kegagalan akan tampak di depan mata sebagaimana akhirul kata Mohammad Hatta dalam pidatonya : “penyelenggaraan program nasional menghendaki usaha sungguh-sungguh dan rasa penuh tanggung jawab pada pihak Pemerintah, pergerakan dan masyarakat. Apabila kesungguhan itu tidak ada, program tinggal program, pelaksanaannya tidak tercapai”
Read More..

Thursday, 5 March 2015

Menyibak Akar Sengkarut APBD DKI


Akhir-akhir ini kita disuguhi sebuah kasus luar biasa terkait perseteruan tentang APBD Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Perseteruan dilakukan antara sang gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI. Kasus ini muncul diawali penjatuhan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri atas keterlambatan DKI dalam menyampaikan APBD secara rinci. Sanksi tegas pun diberikan oleh Kemenerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tidak memperbolehkan pembayaran gaji Gubernur dan DPRD selama 6 bulan.

Beberapa saat itu, Ahok dengan karakteristik yang seringkali berbicara lugas, memberikan tanggapan sensitif bahwa keterlambatan tersebut adalah ulah DPRD yang yang menolak menggunakan sistem e budgeting. Lebih dari itu, Ahok menyambung dengan memberikan tudingan cukup serius dengan hadirnya dana siluman sebesar 12,7 triliun pada APBD tahun sebelumnya yang merupakan hasil inisiasi anggaran dari pihak DPRD. Angka yang fantastis tersebut ditengarai melalui pembelian UPS (uninterruptible power supply) ke beberapa sekolah-sekolah. DPRD tidak tinggal diam. Atas nama etika publik menghukum ahok melalui hak angket. Sedangkan Ahok membalas secara kontan pada hari yang sama dengan melaporkan dana siluman tersebut kepada KPK.

Dari kasus-kasus di atas, banyak pihak bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan sengkarut APBD di DKI? Apakah kasus dana siluman terjadi juga di dalam penentuan APBD di daerah-daerah yang notabene secara SDM dan database masih di bawah DKI?Siapakah yang benar dan yang salah dalam kasus ini? Sebagai negara yang tunduk kepada hukum, tentu pertanyaan satu-satu di atas akan terjawab apabila kita mendudukkan terlebih dahulu dalam koridor hukum atau peraturan perundang-undangan.

Dari pedoman perundangan tertinggi yakni UUD 1945, telah disebutkan Pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu paket yang disebut pemerintahan daerah. Kedudukan ini penting sekali. Derajat DPRD tidaklah sama dengan dan juga bukan cabang atau turunan dari DPR dalam skala nasional, meskipun memiliki satu turunan Undang-undang yakni Undang-undang tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD (MD3). Secara lebih jelas bisa dikatakan DPRD dan Kepala Daerah merupakan pelaksana peraturan Pemerintah Pusat. Dengan kedudukan tersebut, maka DPRD tidak diperkenankan untuk melakukan impeachment kepada Kepala Daerah.

Selanjutnya Dalam UU Keuangan Negara dijelaskan DPRD dapat menyampaikan usul yang dapat mengakibatkan perubahan pada penerimaan dan pengeluaran dalam APBD. Pasal utama yang menjadi patokan DPRD bahwa APBD yang diusulkan Pemerintah Daerah DKI tidak sesuai dengan kesepakatan APBD karena belum mengakomodir usulan DPRD. Benarkah Ahok tidak menyetujui usulan DPRD? Dari beberapa klarifikasi Ahok yang menjadi pokok permasalahan adalah satuan biaya per kegiatan bukan besaran usulan. Nilai APBD sudah sesuai, hanya item-item diubah dengan versi e budgeting. Dua tafsir pengaturan APBD inilah yang menjadi pokok permasalahan. Apabila berkaca pada APBN, telah disepakati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XI/2013 terkait judicial review atas UU MD3 dan Keuangan Negara, sehingga membatasi pembahasan APBN hanya pada taraf program, fungsi dan organisasi. Pembahasan per kegiatan dan jenis belanja dalam APBN sudah dihilangkan dan dikembalikan fungsinya kepada Pemerintah. Hal ini untuk mengurangi kasus kasus korupsi DPR dengan pemerintah serta meningkatkan efektivitas pembahasan anggaran yang berlangsung sangat singkat. Namun dalam putusan MK tersebut tidak disebutkan pasal-pasal yang mengatur APBD , sehingga praktik pembahasan APBD yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah masih harus melakukan pembahasan APBD dalam rincian belanja per program, fungsi, kegiatan dan jenis belanja. DPRD pun masih berhak ikut melakukan utak atik kegiatan sampai satuan tiga di SKPD. Sungguh pekerjaan ekstra dengan staf terbatas pada DPRD yang hanya mengurusi administrasi ecek-ecek, sedangkan kesesuaian program dengan jumlah miliaran bahkan triliunan yang berdampak langsung kepada rakyat terbengkalai. Sangat dimaklumi apabila Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa APBD tidak efektif dan hanya mengalokasikan sedikit sekali pada program infrastruktur.

Sebagai sumbangsih saran dari kasus sengkarut APBD, yang dapat dilakukan adalah melalui dua cara, eksternal dan internal Pemerintah. Pihak eksternal yakni lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten mengurusi anggaran nasional dan daerah seperti Indonesian Corruption Watch, Fitra, dan organisasi lainnya melakukan judicial review kembali terkait UU Keuangan Negara dan UU MD3 yang berkenaan dengan pasal-pasal yang terkait pengaturan APBD. Perlu dilakukan batasan pembahasan APBD hanya sampai dengan program dan fungsi agar sesuai dengan pembahasan APBN. Hal ini selain untuk membatasi korupsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pembahasan APBN di DPRD pada taraf yang lebih krusial daripada administratif semata. Sedangkan di pihak internal Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dapat membuat peraturan terkait hal sebagai berikut:

1. Adanya batasan minimum belanja infrastruktur pada APBD. Selama ini yang diatur kapitalisasi dalam APBD adalah belanja modal. Yang dikategorikan belanja modal adalah barang yang memiliki nilai satuan di atas 350 ribu dan tidak untuk diserahkan, serta menambah aset pemerintah. Dengan penyebutan belanja modal,maka tentu sangat mudah mengalokasikan barang-barang tersier seperti UPS, laptop, aplikasi software dan lainnya daripada jalan atau jembatan yang sesama belanja modal.

2. Usulan DPRD terkait APBD harus dituangkan dalam pembicaraan pendahuluan, hal ini untuk dapat dibahas lebih detail terkait output dan sasaran yang akan dituju.

3. Pembahasan APBD dapat melibatkan perwakilan kelompok masyarakat, sehingga dapat lebih transparan.
Read More..

Friday, 27 February 2015

Dana Desa: Dari Hulu Sampai Hilir


Dana Desa menjadi salah satu hal yang paling menarik dalam bahasan APBN 2015 era Pemerintahan Jokowi. Telah disepakati angka Rp 20,8 triliun untuk Dana Desa atau dihitung secara rata-rata kasar Rp 260 juta per desa. Sesuai janji Pemerintah, alokasi ini akan terus ditingkatkan setiap tahunnya secara bertahap sampai dengan Rp 1 miliar lebih per desa. Rencananya pencairan dilakukan secara bertahap per triwulan. Angka ini merupakan usaha Pemerintah mewujudkan amanat UU Desa. UU Desa memberi pengakuan desa merupakan bagian terkecil dari wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti ekonomi: desa adalah mitra Pemerintah Pusat untuk memacu kesejahteraan masyarakat Indonesia di pedesaan.

Secara tekstual dalam UU Desa disebutkan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penjelasan tersebut menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat beralasan mengingat jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia berada di kawasan pedesaan.

Mengapa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan kebijakan transfer ke daerah yang sudah berjalan selama lebih dari 15 tahun? Bukannya pada saat itu pendanaan untuk desa juga dialokasikan melalui kabupaten?

Dari rekapitulasi data APBD tahun 2013 di seluruh Indonesia menunjukkan alokasi total belanja APBD sebesar Rp 737,6 triliun terdiri atas: belanja pegawai (40 persen), diikuti belanja modal (23,8 persen), belanja barang dan jasa (20 persen), belanja hibah (6,6 persen), bantuan sosial (10 persen), serta belanja bunga (0,04 persen) dan subsidi (0,08 persen). Pengalokasian belanja pegawai yang terbesar menggambarkan prioritas terbesar adalah pada pelayanan umum atau administrasi di atas kepentingan lainnya.

Bagaimana porsi seharusnya dengan alokasi dana desa? Melihat tujuan pembangunan desa dalam UU Desa, tentu saja seharusnya berbeda. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan akan lebih banyak bersinggungan pada bantuan sosial dan belanja modal. Tentu saja kita tidak bisa memungkiri bahwa terdapat beberapa porsi untuk belanja pegawai seperti gaji perangkat desa. Namun seharusnya persentase jauh di bawah porsi belanja pegawai pada transfer ke daerah atau di bawah 40 persen.

Akuntabilitas Dana Desa

Dalam era desentralisasi fiskal, tidak sedikit kepala daerah yang mengalami kasus hukum atas pengelolaan APBD. Banyak hal yang menjadi faktor. Salah satu di antaranya ketidaktahuan terkait peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Mengingat dana desa bersumber dari APBN, maka mutlak pimpinan di pemerintahan desa wajib mengetahui seluk beluk perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Proses perencanaan dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dilanjutkan dengan penyusunan prioritas pembangunan yang dirinci per program dan kegiatan. Patut dicatat, pengeluaran yang tidak didasarkan atas dokumen perencanaan desa maupun ikhtisar prioritas pembangunan bisa dikategorikan sebagai penyelewengan keuangan negara. Bahkan meskipun pengeluaran itu tidak memberi keuntungan sedikitpun bagi penyelenggara Pemerintah Desa.

Demikian pula, dari sisi pelaporan, Desa sebagai satuan kerja pemerintah daerah wajib menyusun laporan dalam format yang sudah distandarkan dalam peraturan perundang-undangan yakni Standar Akuntansi Pemerintah. Tindakan kealpaan atau sengaja tidak menyusun akan berakibat penundaan pencairan dana pada periode berikutnya.

Solusi Terkait Pengelolaan Dana Desa

Menyimak beberapa potensi permasalahan terkait tentang dana desa, dapat kita tanggulangi melalui dua acara yakni di hulu dan hilir. Sisi hulu ini berkaitan dengan prosedur dan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat dalam mengontrol pelaksanaan Dana Desa agar tepat sasaran. Sisi hilir ini lebih banyak pada kesiapan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa yang dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Di hulu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPT) harus bergerak cepat dengan membuat regulasi teknis tentang pelaksanaan dana desa. Kementerian Desa hanya punya waktu kurang lebih satu bulan sebelum Dana Desa digulirkan April 2015 untuk merampungkan dan menyosialisasikan peraturan tersebut ke seluruh wilayah Indonesia. Tentu saja ini bukan perkara mudah.

Koordinasi dan sinergi antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah mutlak diperlukan agar proses perencanaan dan pelaksanaan dana desa sesuai dengan tujuan mulia dan tentu menghindari kasus-kasus hukum Kepala Daerah akibat ketidaktahuan penggunaan keuangan negara. Dalam sinergi ini harus mengedepankan kepentingan nasional dan menghilangkan ego sektoral. Ini adalah usaha jangka pendek yang harus dilakukan.

Usaha jangka panjang adalah memberikan materi akuntansi keuangan publik ke sekolah-sekolah menengah atas/kejuruan. Mengapa harus sampai sekolah menengah, sedangkan materi akuntansi keuangan publik saja masih sulit didapatkan di program perkuliahan jurusan ekonomi di kebanyakan universitas di Indonesia? Jawabnya adalah syarat menjadi kepala desa adalah minimal berijazah sekolah menengah atas atau sederajat. Pembekalan di sektor pendidikan ini dapat dilakukan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Keuangan sebagai gudang ahli keuangan negara. Dalam jangka waktu dua tahun diharapkan akan tersedia tenaga handal untuk mengelola bahkan dapat mengkritik dan mengontrol pengelolaan keuangan negara di desa.

Di sisi hilir, tugas yang utama adalah memetakan prioritas pembangunan yang benar-benar dapat mendukung ekonomi masyarakat secara riil. Secara mudah, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan agen-agen pelaksana PNPM yang telah melaksanakan kegiatan di daerahnya. Selain itu dapat juga mengefektifkan jajak pendapat kebutuhan masyarakat sebelum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dari aspek akuntabilitas, pemerintahan desa harus mempunyai pencatatan transaksi keuangan yang baik. Hal ini jelas akan berguna bagi kepentingan pemerintahan desa sendiri dalam proses audit. Penggunaan dana desa perlu kita kawal bersama agar sesuai dengan tujuan mulia konstitusi. Tidak pantas kita mengorbankan puluhan triliun rupiah hanya sebagai trial and error semata. Saya jadi ingat slogan-slogan kampanye “kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?”.
Read More..

Chatt Bareng Yuk


Free chat widget @ ShoutMix