Pages

Friday, 5 June 2015

Batas Raga


Jauh pikiran melaju ke ruang berbeda

menghentakkan bayang bayang maya

atas nama dunia

dalam tatar sejarah manusia

Duniamu adalah duniaku

semestamu adalah semestaku

firaun dan qarun di tubuhmu

batas waktu pisahkan raga

dalam guratan senja

mimpi-mimpi hilang

ihwal tak nyata

atas nama dunia

benamkan jiwamu

dalam pusara yang terdalam
Read More..

Tuesday, 24 March 2015

Kaca Benggala Sang Proklamator


Ketika Indonesia masih dirundung huru hara politik yang luar biasa. Mohammad Hatta pada tahun 1948 memberikan wacana ekonomi di depan perwakilan rakyat (saat itu masih bernama BPKNP). Dalam sebuah pidato yang dikenal dengan judul “mendayung antara dua karang”, beliau mengingatkan hal ihwal ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Sesuai tipikal tulisannya, ulasan tersebut tidak saja ulasan ilmiah semata tapi juga terdapat solusi praktis di dalamnya. Menurutnyasolusi atas ketimpangan fiskal adalah denganmengurangkan pengeluaran negera, memperbesar masuknya pajak, memperbesar produksi, dan mengadakan sanering.

Mohammad Hatta juga mengingatkan bahwa solusi tersebut bukan sebuah rumusan mati. Yang terpenting harus dilihat fakta-fakta di lapangan. Salah satu contoh dalam pengurangan pengeluaran negara. Tidak bisa serta merta dilakukan pada tahun pertama. Hal ini karena pada saat yang bersamaanterjadi program rasionalisasi TNI yang dicanangkan oleh Pemerintah. Tentu saja dibutuhkan uang yang tidak sedikit pada masa peralihan tersebut.

Begitupun juga dalam solusi memperbesar produksi, terdapat beberapa kendala infrastruktur pada pertanian khususnya dalam ekstensifikasi produksi di Sumatera yang akan dijadikan lumbung pangan. Sedangkan untuk di daerah Jawa yang memiliki lahan dengan tingkat kesuburan sangat tinggi memiliki kendala sempitnya lahan. Mohammad Hatta puns ebelumnya mengingatkan dan memberi solusi (lagi lagi sesuai tipikalnya) pada pidato di konferensi BTI pada tanggal 28 Januari 1946 “Milik tanah yang terlalu kecil mengembangkan pauperisme, kemelaratan hidup, dan harus dikoreksi dengan jalan transmigrasi”.

11 tahun bergulir, terjadi peralihan sistem politik dari masa liberal ke demokrasi terpimpin. Ketimpangan fiskal masih menggelayuti. Saat itu Presiden RI, Soekarno melalui pidato yang berjudul “Amanat Penjelasan Presiden RI tentang tindakan-tindakan pemerintah di bidang keuangan dan ekonomi” yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) tanggal 26 Agustus 1959 mencetuskan beberapa rumusan yang hampir sama dengan Mohammad Hatta. Hanya saja urutan diubah.Tindakan utama adalah sanering. Setelah itu dilanjutkan dengan tindakan penyehatan anggaran belanja negara (mengurangi pengeluaran), penambahan pajak, penabungan (savings) terpimpin, perbaikan gaji PNS dan buruh, serta perbaikan sistim ekspor dan impor. Tindakan sanering adalah melakukan penurunan nilai kertas Rp500 dan Rp1000 menjadi Rp50 dan Rp 100, membekukan 90% dari semua uang simpanan di bank-bank yang melebihi Rp25.000,-, serta menghapuskan bukti ekspor diganti menjadi pungutan ekspor. Tindakan tersebut dilakukan sebagai alasan untuk menghapuskan hot money yang telah mengacaukan sistim ekonomi baik di bidang distribusi maupun pembangunan ekonomi lainnya. Peraturan tersebut sangat menggegerkan dunia investor pada saat itu. Banyak yang kecewa. Tetapi sebagian besar masyarakat (menengah ke bawah) sangat senang. Hal ini karena Pemerintah tidak melakukan pemotongan uang Rp 100 menjadi Rp10. Kebijakan Pemerintah saat itu memang sulit untuk menyenangkan semua pihak.

Tepat 17 Agustus tahun ini Indonesia akan berumur 70 tahun. Namun, Ketimpangan fiskal menggelayuti ekonomi negara. Pemerintahan Jokowi melalui Menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro, tidak tinggal diam. APBNP 2015 yang ditetapkan oleh DPR RI pada Sidang Paripurna tanggal 13 Februari 2015semakin menggambarkan bahwa rumusan para founding father masih up to date. Secara singkat isi APBNP 2015 tersebut adalah menaikkan pajak, penghematan anggaran khususnya belanja subsidi dan belanja perjalanan dinas, serta menaikkan penanaman modal negara kepada BUMN gunameningkatkan infrastruktur, kedaulatan pangan dan energi. Sangat menarik sekali. Dalam era reformasi, baru sat ini program-program infrastruktur diimplementasikan dalam kerangka anggaran secara riil. Pada tahun tahun sebelumnya Pemerintah lebih memilih memperkuat daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi BBM sangat besar. Momentum penurunan harga minyak dunia, disambut oleh Pemerintahbaru denganberusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah lama terpendam dalam dokumen-dokumen perencanaan nasional. APBNP 2015 difokuskan membangun pondasi yang kuat yang akan berdampak besar bagi ekonomi.

Selanjutnya Menkeu juga akanmelakukan tindakan-tindakanguna memperkecil defisit transaksi berjalan (Tempo, 11 Maret 2015). Salah satu cara yang ditempuh adalah mengubah aturan pajak khususnya pemberian tax allowance bagi pengusaha yang menginvestasikan kembali dividennya di dalam negeri, serta pengaturan bea dumping dan pengamanan sementara. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah, Pemerintah sepertinya menunggu kondisi terkini pasar luar negeri sembari melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga psikologis pasar.

Apakah dengan usaha-usaha Pemerintah ini maka sudah menjamin akan tercapai target yang diharapkan dalam visi misi Presiden?Jawabannya tidak. Karena nilai APBN hanyalah seperlima dari Produk domestik bruto. APBN hanyalah sebuah stimulus terhadap lautan perekonomian yang banyak dikuasai oleh swasta.

Melihat pengalaman pemerintahan sebelumnya (era Susilo Bambang Yudhoyono), terdapat program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai sinergi Pemerintah dan Swasta, tetapi kurang berhasil dalam sisi implementasi. Salah satu kelemahan program MP3EI adalah kurang mendapatkan sambutan dari pihak swasta khususnya perbankan. Hal ini dikarenakan perbankan di Indonesia lebih tertarik untuk memberi dukungan modal pada proyek jangka pendek seperti properti daripada proyek MP3EI (seperti jembatan dan tol) yang berjangka panjang.

Disamping juga terdapat kendala pembebasan tanah dari proyek-proyek tersebut.Khusus untuk perbankan proyek jangka pendek lebih memberi dukungan cash flow dan minim fiscal risk. Pada saat itu, Pemerintah tidak mampu meyakinkan atas keberlangsungan proyek-proyek yang telah direncanakan.

Pada program-program nasional ke depan, Pemerintah baru akan diuji tingkat kepercayaannya khususnya olehdunia perbankan. Percepatan izin usaha dan juga usaha meminimalkan “dana siluman” yang membebani dunia usaha mutlak harus dilakukan. Selain itu usaha lobi-lobi atas ganti rugi tanah warga harus berjalan lebih cepat. Untuk kendala yang terakhir Presiden Jokowi sudah memiliki pengalaman yang banyak pada saat menjadi Walikota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta.

Sinergi antar kementerian negara/lembaga, BUMN, lembaga-lembaga negara, serta lembaga independen seperti Bank Indonesia, LPS, dan Otoritas Jasa Keuangan adalah mutlak diperlukan.Dukungan politik dari wakil rakyat serta dunia usaha juga termasuk yang utama. Tidak ada lagi waktu berpangku tangan. Apabila tidak ada kesungguhan dari elemen-elemen tersebut, maka kegagalan akan tampak di depan mata sebagaimana akhirul kata Mohammad Hatta dalam pidatonya “penyelenggaraan program nasional menghendaki usaha sungguh-sungguh dan rasa penuh tanggung jawab pada pihak Pemerintah, pergerakan dan masyarakat. Apabila kesungguhan itu tidak ada, program tinggal program, pelaksanaannya tidak tercapai”
Read More..

Thursday, 5 March 2015

Menyibak Akar Sengkarut APBD DKI


Akhir-akhir ini kita disuguhi sebuah kasus luar biasa terkait perseteruan tentang APBD Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Perseteruan dilakukan antara sang gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI. Kasus ini muncul diawali penjatuhan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri atas keterlambatan DKI dalam menyampaikan APBD secara rinci. Sanksi tegas pun diberikan oleh Kemenerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tidak memperbolehkan pembayaran gaji Gubernur dan DPRD selama 6 bulan.

Beberapa saat itu, Ahok dengan karakteristik yang seringkali berbicara lugas, memberikan tanggapan sensitif bahwa keterlambatan tersebut adalah ulah DPRD yang yang menolak menggunakan sistem e budgeting. Lebih dari itu, Ahok menyambung dengan memberikan tudingan cukup serius dengan hadirnya dana siluman sebesar 12,7 triliun pada APBD tahun sebelumnya yang merupakan hasil inisiasi anggaran dari pihak DPRD. Angka yang fantastis tersebut ditengarai melalui pembelian UPS (uninterruptible power supply) ke beberapa sekolah-sekolah. DPRD tidak tinggal diam. Atas nama etika publik menghukum ahok melalui hak angket. Sedangkan Ahok membalas secara kontan pada hari yang sama dengan melaporkan dana siluman tersebut kepada KPK.

Dari kasus-kasus di atas, banyak pihak bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan sengkarut APBD di DKI? Apakah kasus dana siluman terjadi juga di dalam penentuan APBD di daerah-daerah yang notabene secara SDM dan database masih di bawah DKI?Siapakah yang benar dan yang salah dalam kasus ini? Sebagai negara yang tunduk kepada hukum, tentu pertanyaan satu-satu di atas akan terjawab apabila kita mendudukkan terlebih dahulu dalam koridor hukum atau peraturan perundang-undangan.

Dari pedoman perundangan tertinggi yakni UUD 1945, telah disebutkan Pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu paket yang disebut pemerintahan daerah. Kedudukan ini penting sekali. Derajat DPRD tidaklah sama dengan dan juga bukan cabang atau turunan dari DPR dalam skala nasional, meskipun memiliki satu turunan Undang-undang yakni Undang-undang tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD (MD3). Secara lebih jelas bisa dikatakan DPRD dan Kepala Daerah merupakan pelaksana peraturan Pemerintah Pusat. Dengan kedudukan tersebut, maka DPRD tidak diperkenankan untuk melakukan impeachment kepada Kepala Daerah.

Selanjutnya Dalam UU Keuangan Negara dijelaskan DPRD dapat menyampaikan usul yang dapat mengakibatkan perubahan pada penerimaan dan pengeluaran dalam APBD. Pasal utama yang menjadi patokan DPRD bahwa APBD yang diusulkan Pemerintah Daerah DKI tidak sesuai dengan kesepakatan APBD karena belum mengakomodir usulan DPRD. Benarkah Ahok tidak menyetujui usulan DPRD? Dari beberapa klarifikasi Ahok yang menjadi pokok permasalahan adalah satuan biaya per kegiatan bukan besaran usulan. Nilai APBD sudah sesuai, hanya item-item diubah dengan versi e budgeting. Dua tafsir pengaturan APBD inilah yang menjadi pokok permasalahan. Apabila berkaca pada APBN, telah disepakati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XI/2013 terkait judicial review atas UU MD3 dan Keuangan Negara, sehingga membatasi pembahasan APBN hanya pada taraf program, fungsi dan organisasi. Pembahasan per kegiatan dan jenis belanja dalam APBN sudah dihilangkan dan dikembalikan fungsinya kepada Pemerintah. Hal ini untuk mengurangi kasus kasus korupsi DPR dengan pemerintah serta meningkatkan efektivitas pembahasan anggaran yang berlangsung sangat singkat. Namun dalam putusan MK tersebut tidak disebutkan pasal-pasal yang mengatur APBD , sehingga praktik pembahasan APBD yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah masih harus melakukan pembahasan APBD dalam rincian belanja per program, fungsi, kegiatan dan jenis belanja. DPRD pun masih berhak ikut melakukan utak atik kegiatan sampai satuan tiga di SKPD. Sungguh pekerjaan ekstra dengan staf terbatas pada DPRD yang hanya mengurusi administrasi ecek-ecek, sedangkan kesesuaian program dengan jumlah miliaran bahkan triliunan yang berdampak langsung kepada rakyat terbengkalai. Sangat dimaklumi apabila Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa APBD tidak efektif dan hanya mengalokasikan sedikit sekali pada program infrastruktur.

Sebagai sumbangsih saran dari kasus sengkarut APBD, yang dapat dilakukan adalah melalui dua cara, eksternal dan internal Pemerintah. Pihak eksternal yakni lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten mengurusi anggaran nasional dan daerah seperti Indonesian Corruption Watch, Fitra, dan organisasi lainnya melakukan judicial review kembali terkait UU Keuangan Negara dan UU MD3 yang berkenaan dengan pasal-pasal yang terkait pengaturan APBD. Perlu dilakukan batasan pembahasan APBD hanya sampai dengan program dan fungsi agar sesuai dengan pembahasan APBN. Hal ini selain untuk membatasi korupsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pembahasan APBN di DPRD pada taraf yang lebih krusial daripada administratif semata. Sedangkan di pihak internal Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dapat membuat peraturan terkait hal sebagai berikut:

1. Adanya batasan minimum belanja infrastruktur pada APBD. Selama ini yang diatur kapitalisasi dalam APBD adalah belanja modal. Yang dikategorikan belanja modal adalah barang yang memiliki nilai satuan di atas 350 ribu dan tidak untuk diserahkan, serta menambah aset pemerintah. Dengan penyebutan belanja modal,maka tentu sangat mudah mengalokasikan barang-barang tersier seperti UPS, laptop, aplikasi software dan lainnya daripada jalan atau jembatan yang sesama belanja modal.

2. Usulan DPRD terkait APBD harus dituangkan dalam pembicaraan pendahuluan, hal ini untuk dapat dibahas lebih detail terkait output dan sasaran yang akan dituju.

3. Pembahasan APBD dapat melibatkan perwakilan kelompok masyarakat, sehingga dapat lebih transparan.
Read More..

Chatt Bareng Yuk


Free chat widget @ ShoutMix