KONGKOW BARENG GUS DUR : Nasionalisme dan Politik Islam

oleh KH Abdurrahman Wahid

Senin, 18/02/2008
Beberapa waktu lalu penulis artikel ini ditanya orang apakah yang akan terjadi dengan gerakan- gerakan politik Islam di negeri kita.Penulis artikel ini menyebutkan apa yang dinyatakan Soetrisno Bachir dari Partai Amanat Nasional (PAN) tentang hal ini.
Dia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil-hasil survei belakangan, organisasi sektarian akan semakin kurang diminati orang :Da1am pemilu yang akan datang.

Karena itu, PAN sudah menentukan akan mengambil dasar-dasar non sektarian daIam kiprahnya. Ini adalah kenyataan lapangan yang tidak dapat dibantah. Hal tersebut memperkuat kesimpulan penulis artikel ini bahwa memang mayoritas para pemilih dalam pemilu di negeri kita tidak mau bersikap sektarian.

Penulis artikel ini sendiri sudah tidak mengakui klaim bahwa mayoritas penduduk berpikir sektarian. Nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sendiri menunjukkan hal itu. Bagaimana penulis sampai pada kesimpulan tersebut? Karena penulis setia melihat kenyataan, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memang tidak lagi "menawarkan diri" kepada publik sebagai organisasi sektarian. Walaupun sejak semula ia menggunakan bahasa Arab, NU senantiasa merujuk kepada hal-hal nonsektarian. Contohnya pada 1918 ia menamakan diri «Nahdlatu al-Tujjar {kebangkitan kaum pedagang)", sama sekali tidak digunakan kata Islam.
Begitu juga pada 1922, ketika para ulama itu mendirikan sebuah kelompok diskusi di Surabaya dengan nama Tasywir aI- Afkar (konseptualisasi pemikiran). Tahun 1924, didirikanlah madrasah Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air).Pada 1957, NU mengadakan musyawarah nasional alim ulama di Medan yang menghasilkan rumusan tentang presiden Republik Indonesia. Dalam rumusan tersebut, pemegang jabatan dipandang sebagai waliyyul amri dharuri bi al-syaukah (pemegang pemerintahan darurat dengan wewenang efektif).
Presiden dikatakan waliyyul amri karena ia memang memegang pemerintahan, yakni di zaman Presiden Soekarno (dan sampai sekarang pun masih demikian). Dikatakan dharuri (untuk sementara) karena secara teoretis kedudukannya tidak memenuhi persyaratan sebagai imam pemimpin umat Islam.Bi al-Syaukah karena memang pemerintahannya bersifat efektif.
Dengan demikian, tiap-tiap Dati akan diadakan pemilihan presiden, para ulama harus menetapkan apakah sang calon memenuhi ukuran ukuran bagi imam sesuai hukum agama Islam.Pada 1978, Rais Am Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH M Bisri Syansuri mengirimkan delegasi ke rumah mendiang Soeharto di Jalan Cendana dengan tugas menanyakan tujuh buah hal. Jika Pak Harto menjawab dengan empat buah hal saja yang benar,ia sudah layak dicalonkan PPP sebagai presiden.Tetapi KH M Masykur,HM Mintareja,dan KH Rusli Chalil (perti) ternyata tidak menanyakan ha1 itu,melainkan bertanya bersedia atau tidak Pak Harto menjadi calon presiden dari PPP?
Sementara Harsono Tjokroaminoto tidak turut delegasi tersebut karena sudah "melarikan diri"dari tempat rapat, rumah KH Syaifuddin Zuhri di Jalan Dharmawangsa.Ketika penulis tanyakan kepada beliau bagaimana KH M Bisri Syansuri sebagai Rais Am PPP memandang hal ini, dijawab: beliau adalah salah seorang ulama yang sudah menetapkan policy berdasarkan aturan fikih.Dipakai atau tidak adalah tanggung jawab para politisi.Mereka akan ditanya Allah SWT di akhirat nanti.
Di sini tampaklah ketentuan yang dipegangi beliau bahwa ada beda antara orang yang menggunakan fikih dan menggunakan pertimbangan pertimbangan akal belaka. Hal initah yang membuat PPP menjadi partai yarigsesuai bagi NUdimasaitu.Namun, sekarang hal itu sudah tidak berlaku lagi karena PPP sudah digantikan oteh PKB.KaIau hal ini tidak disadari orang, akan terciptalah klaim yang tidak berdasarkan fakta nyata.
Akan tetapi peIjuangan menegakkan demokrasi, termasuk memberlakukan ketentuan-ketentuan fikih dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan PKB juga bukan tugas yang ringan. Dewasa ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) tengah mengadakan penertiban di segala bidang untuk menghadapi pemilihan umum dua tahun lagi. Dalam penertiban tersebut ada empat puluh kepengurusan PKB di tingkat provinsi dan kabupaten dibekukan dengan menunjuk caretaker (kepcngurusan sementara).
Setelah itu akan dilakukan musyawarah-musyawarah dewan pengurus wilayah (OPW) pada tingkat provinsi dan dewan pcngurus cabang(DPC) pada tingkat kabupatenJkota. Sikap ini diambil untuk menghasilkan sebuah proses yang bersib,scrta menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dalam rangka pelaksanaan demokratisasi di negeri kita.Kalau ini tercapai, berarti PKB akan merintis jalan bam bagi bangsa dan negara. Sudah tentu kerangka yang dibuat itu tidakakan mencapai hasil apaapa jika tidak disertai orientasi dan arab pembangunan bangsa dan negara yang benar.
Selama ini, pembangunan nasional kita hanya bersifat elitis, yaitu mementingkan golongan kaya dan pimpinan masyarakat saja. Sejak 17 Agustus 1945, pembangunan nasional kita sudab berwatak elitis. Apalagi sekarang, ketika kita dipimpin orang yang takut pada perubahan-perubahan. Tentu sudah waktunya kita sekarang mementingkan kebutuhan rakyat dalam orientasi pembangunan nasional kita.Kebutuhan dasar kita sebagai bangsa dan negara menghendaki kita mampu memanfaatkan segenap kekayaan alam sendiri beserta keterampilan berteknologi untuk kepentingan bangsa dan negara.
Untuk ini kita hams sanggup membagi dua pembangunan kita, di satu pihak perdagangan bebas (termasuk globalisasi) yang berdasarkan persaingan terbuka. Di pihak lain kita memerlukan usaha publik untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang ditetapkan oleh Pasal 33 UUD 1945.Tugas yang sangat berat,bukan?(*)
KONGKOW BARENG GUS DUR
Nasionalisme dan Politik Islam Senin. 18/02/2008

KH ABDURRAHMAN WAHID Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB

Dalam acara Kongkow bersama Gus Dur
SETIAP SABTU JAM 10.00 WIB DI KBR 68H, JAKARTA DAN SEKIT ARNY A DI FM 89,2 UTAN KAYU