alih bahasa : Satya Utama
Lisno Setiawan
Perbankan adalah tempat untuk melakukan pencurian
Alat yang dinamakan dominasi ekonomi kroni Cina melalui ratusan bank swasta, terutama dimiliki oleh kroni Cina. Bank tersebut di salurkan dananya ke ribuan perusahaan, terutama milik kroni Cina. Dana bank tersebut berasosiasi perusahaan yang juga melanggar hukum perbankan. Khususnya peraturan dari Bank sentral, Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan berhubungan institusi yang mendukung untuk berhati-hati dan melawan malpraktik dengan melakukan pengawasan.
Sementara banyak sektor swasta yang dimiliki oleh Bank kroni Cina daripada masyarakat pribumi atau pernyataan (negara) yang dimiliki bank-bank yang berjamuran jumlahnya dimulai 1988, faktanya sektor pemerintah atau swasta mendanai bank tersebut. Ketika krisis ekonomi terbayang dan menjadi bagian bencana ekonomi secara nyata, pemerintah menalangi bank kroni Cina tersebut.
66 bank yang mengalami masalah pembayaran ditutup, 13 yang lainnya terlalu besar untuk dimatikan akhirnya dinasionalisasi. Bank tersebut (BCA (yang mengklaim sebesar 250.000 nasabah baru yang tak terduga setiap hari pada Desember 2000 yang mana pelanggan baru BCA telah menambah modal pembukaan rekening baru yang biasanya Rp 50.000 atau US$ 5,25 sampai dengan Rp 500.000,-): Bank Danamon, Bank Lippo (orang tua asuh Bank of China in Hong Kong), Bank Niaga (milik pribumi), Bank Internasional Indonesia, dan sejumlah bank lainnya) ditalangi.
Aset, utang dan obligasi mereka dilikuidasi dan dinilai bank swasta yang selanjutnya diambil alih oleh Pmerintah dikarenakan Bank kroni Cina dibiayai oleh uang masyarakat melalu mekanisme yang disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Sebuah agen yang disebut Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk untuk menyelesaikan tentang masalah tersebut.
Pada Desember, 2000, kedua bekas Bank China yang berkembang selama rejim Soeharto, khususnya selama periode 1988 sampai 1997 ketika banyak orang tidak mampu mendirikan bank, dimana tidak lama dimiliki oleh pribumi. Mereka gagal untuk membayar utang kepada BI yang telah diakumulasikan, jumlahnya sekita US$ 150 miliar.
Banyak bankir dimaksud melarikan diri bersama uang nasabah mereka yang diambilnya pada rekening luar negeri di Singapura, hong Kong, Taiwan, Cina, London dan USA, Sementara pemerintah Indonesia pergi mengumpulkan permasalhan dan menerbitkan obligasi guna membayar tabungan masyarakat.
Krisis Ekonomi 1998-2000, yang menempatkan 132 pemiliknya dibawah investigasi kriminal dan menempatkan beberapa darinya dibawah pengawasan travel luar negeri. Beberapa dari mereka melarikan diri contohnya pemilik Bank Harapan Santoso (BHS) yang sekarang dibawah penjara Australia.
Dana tersebut juga menjadi ”uang panas” yang didanai pinjaman lain, kebanyakan rekanan International, dan orang lain melalui kerja sama dengan organisasi multi nationals luar negeri. Sebuah awal perusahaan dengan memberikan uang panas dari 5 % sampai 3 % untuk memulai sebuah kerjasama nasional atau internasional, yang selanjutnya 95 % sampai 65 % yang diberikan oleh bank atau mulyinational yang berpusat di luar negeri.
Tanpa banyak harapan, seluruh bank memberikan surat berasosiasi dan subsidi perusahaan mulai dari 5 atau 265 perusahaan per bank. Selain itu subsidi mereka, digunakan oleh mereka untuk mendanai bisnis kroni Cina lainnya. Seluruhnya melanggar hukum batas minimal pemberian pinjaman perbankan, sebuah pusat investigasi perbankan dan indikasi criminal pada pemilik bank.
Jumlah ini, khususnya bank milik kroni cina yang dibiayai ribuan bisnis dari ibu angkat dan ayah angkat konglomerat internasional yang mana beberapa dari didominasi dan menunjuk perusahaan luar negeri seluruh dunia, yang dilaporkan media Amerika US News, juga mendukung sebagian kampanye pemilihan kembali Bill Clinton yang didanai melalui anak Group Lippo.
Beberapa multinasional tersebut sekarang berhenti dengan skenario tersebut. Merka, juga, meminta pemerintah Indonesia bertanggungjawab untuk mengakui utang. Perusahaan Amerika menggunakan Pemerintah US untuk mendesak Pemerintah Indonesia. IMF sekarang melambung berkampanye, dan mereka, juga mengatur waktu dan konidisi prioritas untuk menerbitkan jadwal pinjaman mereka untuk membantu negara saat krisis ekonomi.
Sementara ratusan perusahaan, banyak dimiliki oleh minoritas kroni Cina yang dibiayai oleh Bank-bank yang didirikannya-yang dananya dari Bank Sentral Bank Indonesia menggunakan dana publik-semakin melambungkan kekayaannya, dan negara Indonesia tidak dapat survive tanpa mereka dikarenakan mereka adalah pilar ekonomi negara.
Mitos ini diadopsi semua orang di perputaran keuangan Asia, dan khususnya setiap orang dari komentator TV, Media massa, termasuk masyarakat Indonesia, khususnya Presiden Ketiga Mr BJ Habibie, dan sekarang Mantan presiden Abdurrahman Wahid yang percaya dalam mitos ini.
M Berkembangbiaknya Bank China dimulai dari berkurangnya 1 lusin ke lebih dari 200 bank yang mampu dikarenakan korupsi aparat pemerintahan Soeharto, dalam memimpin Bank Sentral Indonesia dan 7 bank milik negara dan mengijinkan mereka berkembang biak.
Motif untuk pembayaran akhir, atau sebuah kepemilikan saham minoritas, biasanya atas nama anak dari pejabat bank pemerintah, istrinya, atau kerabat dekat yang dipercaya, bahkan selingkuhannya. Dalam kasus lain, sebuah telepon dari istana presiden Soeharto atau sebuah memo dari seorang yang dikenal dekat dengan istana, memberikan ijin perbankan. Aparat pribumi lebih menyenangi penawaran kroni Cina dikarenakan telah terjadi bertahun-tahun, minoritas kroni Cina biasanya menyuap dalam penawaran bisnis. Aparat dapat memperhitungkan mereka dalam menjaga mulutnya apabila terjadi suatu yang kesalahan.
Tetapi berita TV terus menerus, dengan kepercayaan, faktanya dan angkanya didukung oleh lembaga nasional atau internasional yang diketahui akuntan publik dan diudarakan melalui TV, dipublikasikan di media massa, pencabutan travel 132 eksekutif bank, dan penjara atau terindikasi bankir tersebut merusak mitos ini.
Faktanya publikasi TV di parlemen selama berjam-jam dan berhari-hari yang tidak lain dari seorang Cina, Kwik Kian Gie, yang menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, (seorang menteri yang mengkoordinasikan menetri0menteri dibawah kategori tugasnya yakni keuangan, industri, dan keuangan dll).
Dia mengumumkan nama, nama perusahaan, berapa kekayaan perusahaannya, apa dimiliki pemilik bank dan perusahaan, akuntan publik nasional dan internasional yang memberikan penilaian, dan juga lainnya selama beberapa jam pada beberapa hari. Nilainya diberikan kepada BPK, Itjen di berbagai departemen, dan lembaga akuntan di beberapa negara dan internasional yang dikenal.
Fakta dan nilainya sangat terbuka, dan tidak ditayangkan bagaimana akar korupsi menembus dinding pemerintah pusat, menurun ke propinsi, dan sampai ke level desa yang utamanya berhubungan penyitaan dari perjanjian besar pertanahan seluruh negara maju, dan bahkan perjanjuan tanah tidak berguna seperti golf dan hotel berbintang, sementara massa lokal semakin panas dengan kebencian dan dendam karena persetujuan tidak berhukum dari tanahnya, 90 % tidak dibayar.
(bersambung)
No comments:
Post a Comment